SeRiau - Jelang perhelatan pilkada serentak 2018 pada Rabu (27/6) mendatang, KPK mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah berdasarkan preferensi uang. Hal itu demi menghindari politik uang (money politics) yang kerap menyasar masyarakat untuk meraup suara. 

"Jangan sampai masyarakat pemilih memilih calon berdasarkan preferensi uang atau yang kita sebut dengan politik uang. Karena itu berbahaya sekali bagi masyarakat di daerah tersebut, dan juga bagi pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (25/6).

Menurut Febri, jika nantinya pemimpin tersebut terpilih karena melancarkan money politics, maka, ia akan berupaya untuk mendapakan keuntungan senilai biaya politik yang dikeluarkan saat pilkada. Untuk menutupi seluruh biaya itu, tak menutup kemungkinan ia akan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi.

"Karena kalau kebutuhan dana politiknya besar maka tidak tertutup kemungkinan itu akan jadi praktik korupsi setelah menjabat nanti. Jadi masyarakat pilihlah pimpinan yang benar benar bisa mensejahterakan masyarakat ke depan," ucap Febri.

Febri pun mengingatkan kepada seluruh calon kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena sejauh ini, KPK sudah menangkap banyak calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi untuk pencalonannya.

"Karena sejauh ini KPK kan telah memproses sekitar 95 orang kepala daerah di sekitar 105 kasus, jadi kami berharap nanti hasil pilkada serentak ini tidak perlu menjadi tambahan. Tentu diperlukan kesadaran yang utuh ya, agar tidak melakukan korupsi," tutup Febri. (**H)

Sumber: kumparanNEWS