SeRiau - Rencana langkah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir buat memantau media sosial (medsos) mahasiswa dianggap terlalu berlebihan. Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Ahmad Wali Radhi menilai hal itu sebetulnya tidak perlu dilakukan.

"Rencana upaya yang dilakukan Pak Nasir untuk melakukan pelacakan nomor HP dan medsos itu merupakan suatu upaya yang berlebihan dan didasari motif terlalu khawatir," kata Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/6).

Nasir berniat menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendata medsos mahasiswa buat mencegah radikalisme di kampus. Mereka menyatakan akan membuat profil dari setiap mahasiswa, berdasarkan aktivitasnya di medsos.

Nasir mengklaim hal itu merupakan salah satu cara mencegah berkembangnya paham radikal di perguruan tinggi. Sebab dia beralasan hasil temuan Kemristekdikti menunjukkan masih ada mahasiswa yang memperoleh ilmu atau pengetahuan tentang paham radikal dari medsos.

Ahmad menilai tudingan sejumlah perguruan tinggi diduga menjadi terpapar paham radikal tidak berdasarkan data yang valid. Ia menilai tidak ada indikator yang jelas dalam mengkategorikan kampus-kampus yang dicap terpapar radikalisme.

"Kami menyampaikan bahwa mengenai isu radikalisme ini merupakan isu yang enggak jelas ya datanya," katanya.

Kendati demikian, pihaknya belum menyatakan sikap resmi terkait rencana Menteri Nasir.

"Hanya saja kami menolak tegas upaya radikalisme yang bermuara pada tindakan terorisme, karena itu kan kita musuhi bersama," kata mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) ini. (**H)

Sumber: CNN Indonesia