SeRiau - Anggota Panitia Kerja (Panja) revisi KUHP, Taufiqulhadi, menyebut sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tidak etis selama pembahasan RKUHP. Sikap tidak etis yang dimaksud termasuk menyurati Presiden Jokowi tentang sikap KPK yang meminta delik korupsi dikeluarkan dalam RKUHP.

"Sikap KPK tersebut menurut saya tidak etis sama sekali. Dia adalah anggota lembaga. Dia bukan pembuat undang-undang tapi dia pelaksana undang-undang. Kalau mereka tidak setuju ya keluar dari KPK, bukan mempengaruhi presiden. Jangan kemudian mengirim surat, melakukan tekanan, itu menurut saya tidak etis. Saya menyerukan berhenti melakukan tekanan," kata Taufiqul di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Taufiqulhadi kemudian menyebut KPK sebagai lembaga yang aneh dan merasa eksklusif. Dia mencontohkan misalnya saat rapat diadakan, seluruh pimpinan lembaga negara hadir. Hanya pimpinan KPK yang tak hadir. Kemudian di ujung perumusan RKUHP, lanjut Taufiqulhadi, KPK bereaksi menolak.

"Lembaga ini menurut saya lembaga yang sangat aneh. Ketika kita melakukan pembahasan ini, pemerintah menghadirkan semuanya anggota lembaga lain. Misalnya Kejaksaan, BNPT, BNN. Semua hadir. Yang tidak mau hadir itu KPK. Karena dia menganggap berbeda dengan lembaga lain. Kemudian sekarang mereka persoalkan hal-hal seperti itu. Kalau dibiarkan badan yang tidak punya etika seperti itu, itu akan merusak persoalan legislasi," tandas Taufiqulhadi.

"Yang dilakukan KPK itu meneror, melakukan tekanan, tidak mau diajak bicara, kemudian di belakang tiba-tiba mengatakan tidak setuju. Kalau lembaga lain kepala atau pimpinannya, kalau KPK hadirkan entah siapa, saya tidak tahu," sambung dia.

Absennya pimpinan KPK, tambah Taufiqulhadi, menghambat agenda pembahasan RKUHP.

"Yang ketika kemudian kita menanyakan 'bagaimana sikap KPK?', dia (perwakilan pimpinan KPK) mengatakan 'kami belum bisa menyatakan pendapat karena kami belum tanya ke pimpinan di sana'," tandas Taufiqulhadi. (**H)

Sumber: detikNews