SeRiau - Polemik penolakan visa WNI ke Israel menjadi sorotan. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa diterima atau ditolaknya visa warga yang berkunjung ke Indonesia merupakan kewenangan negara. Sebelum ramai penolakan visa ke Israel tersebut, sudah ada penolakan serupa terlebih dahulu yang dilakukan Indonesia. 

Pada pertengahan Mei lalu, pemerintah Indonesia melarang warga Israel mengunjungi Indonesia. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly. Dia mengatakan adanya penolakan visa terhadap 53 warga negara Israel yang akan ke Indonesia. Alasan penolakan disebutnya sangat sensitif. 

"Tentang 53 orang warga negara Israel yang ditolak visanya itu benar. Itu adalah hasil keputusan clearing house yang kita lakukan. Alasannya itu tidak dapat kami sampaikan. Ini masalahnya sensitif," ujar Yasonna di kantor Kemenlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Yasonna mengatakan visa yang ditolak atau diterima adalah kewenangan negara. Apalagi terkait Israel, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

"Masing-masing negara mempunyai kewenangan dan merupakan kedaulatan negara tersebut untuk menerima visa atau menolak visa negara lain," kata Yasonna.

Penolakan visa warga Israel ke Indonesia berbalas. Israel kemudian menolak visa WN Indonesia mulai 9 Juni mendatang. Larangan diberlakukan, baik bagi mereka yang datang secara individu maupun dalam bentuk rombongan, termasuk yang melakukan wisata rohani.

"Israel telah berupaya mengubah keputusan Indonesia. Namun langkah yang kami lakukan tampaknya gagal. Hal itu mendorong kami melakukan tindakan balasan," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon, seperti dikutip media pelapor isu-isu Israel-Palestina, Middle East Monitor, Rabu (30/5). (**H)

Sumber: detikNews