Tutup Ratusan Prostusi, Kemensos Targetkan 2019 Bebas Lokalisasi

  • Jumat, 25 Mei 2018 - 20:13:55 WIB | Di Baca : 72 Kali

SeRiau - Kementerian Sosial RI telah menutup ratusan lokalisasi prostitusi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu, kata Menteri Sosial Idrus Marham, sebagai langkah tegas pemerintah dalam memberantas berbagai penyakit masyarakat.

"Hingga saat ini sudah ada 154 lokalilsasi prostitusi yang kami tutup, dan tinggal 16 sampai 17 lokalisasi yang dalam waktu dekat akan ditutup," ujar Idrus saat mengunjungi Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/5) seperti dikutip dari Antara.

Idrus menyatakan belum lama ini pihaknya baru saja menutup tiga lokalisasi di Kalimantan Tengah dan akan melanjutkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Loading...

Dia pun menyatakan target agar pada 2019 mendatang Indonesia bebas lokalisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus didukung pula oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah.

"Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam pengentasan kasus sosial seperti ini melalui berbagai pendekatan dan pemberian keterampilan," ujar Idrus.

Bahkan, sambung Idrus, pencanangan Indonesia lokalisasi 2019 itu menjadi agenda utama Kementerian Sosial RI untuk mewujudkannya.

"Tidak hanya penutupan lokalisasi saja, tetapi kami pun memikirkan tentang nasibnya ke depan agar tidak lagi terjerumus pada prostitusi," tambahnya.

Idrus mengatakan pihaknya juga fokus terhadap pembinaan terhadap pelaku prostitusi seperti meningkatkan keterampilan agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang halal dan layak.

Bebas Pasung

Bukan hanya bebas lokalisasi 2019, Idrus mengatakan pihaknya tahun depan pun menargetkan Indonesia bebas pasung tahun depan. Serupa bebas lokalisasi, Idrus menyatakan Indonesia bebas pasung 2019 pun jadi agenda utama kementerian yang ia pimpin.

Atas dasar itu, ia akan mempromosikannya dengan rajin turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang ada di setiap daerah, termasuk di Sukabumi saat ini.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan pendekatan, penanggulangan, dan mekanisme yang tepat untuk mewujudkan dua hal itu.

"Bukan hanya melakukan rehabilitasi orang yang sakit tersebut seperti orang dengan gangguan kejiwaan dan pelaku pekerja seks komersial, tetapi harus memikirkan kedepannya," tambah Idrus. (**H)


Sumber: CNN Indonesia




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar