SeRiau - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin meminta Kementerian Agama menarik daftar rilis 200 mubalig yang diterbitkan beberapa waktu lalu. 

Meski namanya termasuk dalam daftar tersebut, namun Din menilai penerbitan rilis mubalig itu terkesan diskriminatif.

"Saya termasuk rupanya, tapi masalahnya rilis ini eksklusif dan diskriminatif," ujar Din saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (21/5).

Menurut Din, daftar rilis mubalig itu tak memenuhi semua penceramah yang ada di Indonesia. Padahal ia meyakini ada lebih dari 200 mubalig yang memiliki kemampuan baik dalam berdakwah. Selain itu Kemenag juga dianggap tak memiliki indikator jelas dalam memasukkan 200 daftar nama tersebut. 

"Jadi kalau dibatasi 200 itu menimbulkan masalah. Masyarakat Indonesia juga kan ada 200 juta-an, kalau dibagi (hanya 200) enggak mungkin," katanya. 

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban ini mengatakan keberadaan daftar itu tak akan berpengaruh pada kegiatannya untuk berdakwah. Din menegaskan bahwa dirinya tetap mubalig jika tak masuk dalam daftar. Alih-alih memperbarui daftar rilis mubalig, ia meminta Kemenag segera menarik daftar tersebut. 

"Saya kira perlu ditarik saja, enggak perlu minta maaf karena (mubalig) itu bukan atas dasar permintaan negara tapi ajaran agama," ucap Din. 

Ia pun mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj yang meminta Kemenag menerbitkan daftar rilis mubalig yang tak masuk kriteria ketimbang daftar rilis tersebut. Menurutnya, daftar rilis mubalig yang tak masuk kriteria lebih mudah karena jumlahnya lebih sedikit. 

"Kami sependapat dengan PBNU, buat saja daftar yang tidak penuhi syarat, pakai nama, berarti yang enggak masuk daftar itu boleh (ceramah)," katanya. (**H)

Sumber: CNN Indonesia