Demokrat Minta Jokowi Kurangi Dana Infrastruktur: Benahi Rutan-Lapas

  • Kamis, 10 Mei 2018 - 17:49:25 WIB | Di Baca : 1631 Kali

SeRiau - Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta agar Polri segera memberikan penjelasan secara terang benderang kepada publik terkait kerusuhan yang terjadi di Rutan Mako Brimob.

Menurutnya, selain karena persoalan makanan, ia menduga insiden itu disebabkan kapasitas Rutan yang sudah tidak memadai.

"Yang terbaru saya dengar soal makanan, apa iya soal makanan, apakah emang ada masalah tempat yang tidak memadai lagi kapasitasnya, sangat mungkin. Dari hasil kunker selama ini lapas rutan kita banyak yang overcapacity," ujar Hinca di Cafe sekitar Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (10/5).

Ia berharap, pemerintah memperhatikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut. Bahkan, Hinca mengkritik, agar sebaiknya pemerintahan Jokowi mengurangi anggaran belanja infrastruktur dan memfokuskan pembangunan lapas dan rutan se-Indonesia.

Menurut Sekjen Demokrat ini, efek dari kerusuhan di Rutan Mako Brimob memiliki dampak yang besar bagi masyarakat ketimbang proyek infrastruktur yang baru bisa dirasakan beberapa tahun lagi sampai proyek itu selesai.

"Ini menjadi persoalan besar di pemerintahan Jokowi jangan dianggap enteng. Saya mau bilang kurangi sedikitlah belanja infrastruktur dan fokus benahi lapas rutan jauh lebih bagus. Ini serius sekali dalam hitungan berapa jam kita dapat informasi itu seluruh orang Indonesia kita semua merasakan getarannya, kalau infrastrukur besok lusa belum tentu juga cepat selesai," tuturnya.

"Saya mohon Pak Jokowi seriuslah untuk hal-hal seperti jangan cuman dibilang sudah overcapacity tapi tidak melakukan sesuatu yang signifikan," pungkasnya.

Sebelumnya, kerusahan di Rutan Mako Brimob yang melibatkan napi teroris dan Densus 88 terjadi selama kurang lebih 40 jam. Dari insiden itu, 6 orang tewas terdiri dari 5 orang polisi dan 1 orang napiter. 

Tak hanya itu, 155 napi teroris juga sempat melakukan perlawanan dengan menyandera 1 orang polisi. Namun, setelah negosiasi, akhirnya 155 napiter itu menyerahkan diri.

Rencananya, Komisi III DPR akan mengunjungi Rutan Mako Brimob pada 14 Mei mendatang. (**H)


Sumber: kumparanNEWS





Berita Terkait

Tulis Komentar