Bukan Jokowi, ACTA Sebut Lawan Prabowo Adalah Aparat

  • Senin, 07 Mei 2018 - 19:40:43 WIB | Di Baca : 3795 Kali

 

SeRiau- Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman menyatakan bahwa lawan terberat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 bukanlah Joko Widodo, tetapi aparat yang berpotensi tidak netral.

"Sejatinya lawan terberat Prabowo 2019 bukanlah Jokowi, melainkan potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparat. Tanpa dua hal tersebut peluang Prabowo menjadi Presiden sangatlah besar," ucap Habiburokhman, di Menteng, Senin (7/5).


Kekhawatirannya ini merujuk pada kasus pelarangan pemakaian kaus bertuliskan #2019GantiPresiden di ajang Car Free Day, di Jakarta. Menurutnya, kaus tersebut masuk dalam bidang budaya, bukan bagian dari atribut partai. Alhasil, itu tidak melanggar Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.


"Kalau pake kaos kan bagian dari budaya. Bukan dari partai politik, ini dari grassroot," tambahnya. 

Selain itu, ia menilai ada upaya untuk membuat segala hal yang berbau politik dijauhi dan dianggap jahat.

 

"Ada yang sengaja mendepolitisasi masyarakat, [bahwa] apapun menyerang status quo dianggap politis, apapun yang politis dianggap jahat," cetus Habiburokhman, yang juga merupakan Kepala Bidang Advokasi Partai Gerindra.

Pada Minggu (6/5), anggota tim advokasi relawan aktivis #2019GantiPresiden, Djuju Purwantoro, mengatakan bahwa aparat sempat mengintimidasi penggunaan atribut itu.

"Tadi ada Satpol PP yang menyuruh relawan melepas dan mengganti kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Saya tegaskan kalau ada kejadian seperti ini, relawan laporkan saja kepada kami. Kita ada tim advokasi relawan," kata dia, Minggu (6/5). 


Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah melarang gerakan politik dilakukan di CFD karena bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016.

Sandi, yang juga kader Partai Gerindra, mengaku sudah menginstruksikan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk memastikan tak ada kegiatan politik di CFD. 

(Sumber : cnnindonesia.com)





Berita Terkait

Tulis Komentar