SeRiau- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintah harus mengklarifikasi  percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir. Menurutnya, perlu ditelusuri apakah ada pemotongan dari rekaman tersebut.

"Diambil kapan, kemudian apakah sudah ada pemotongan-pemotongan. Tapi dilihat dari isinya ini sesuatu yang harus dipertanyakan lebih lanjut karena ini berhubungan dengan dua BUMN besar kita, Pertamina dan PLN," ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Kedubes Inggris, Jalan Patra Jasa Raya, Jakarta Selatan, Rabu (2/5/2018).

Dari pemberitaan media yang beredar, Adnan mendengar adanya nama yang disebutkan dalam rekaman tersebut. Namun nama tersebut bukanlah pejabat publik dan bukan orang yang memiliki wewenang mengambil keputusan dalam tahap penjualan, pelepasan, atau apa pun terkait saham, namun--di dalam percakapan--seakan-akan menentukan.

Dia pun menyebut jika hal ini tentu akan menjadi isu besar jika pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, tidak meluruskan isi pembicaraan tersebut. Asumsi-asumsi liar bisa berkembang dari sana.

Adnan juga menerka, orang yang membocorkan rekaman memiliki pengetahuan lebih banyak terkait inti pembicaraan kedua pejabat publik itu. Bisa jadi tujuannya membocorkan rekaman untuk 'membangunkan' publik.

"Nah, pembicaraan itu harus benar-benar diklarifikasi sendiri oleh pemerintah dan dijelaskan kepada publik sebenarnya itu pembicaraan tentang apa, berhubungan tentang apa, kenapa perlu ada nama-nama orang lain di luar itu yang ada di luar lingkaran mereka yang kemudian disebut. Itu dalam konteks jual beli saham apa. Tanpa itu, saya kira akan jadi bom waktu bagi pemerintah," tuturnya.

Tak hanya itu, Adnan juga membenarkan jika isu ini mencoreng nama pemerintah. Sebagai tambahan, Menteri BUMN sendiri disebutnya dikenal sebagai orang yang banyak mendapat kritik, bahkan DPR juga sudah melarang Menteri BUMN hadir di Senayan.

"Nah, saya kira ini merupakan ujian bagi pemerintah, bagaimana Pemerintah mendesain sebuah BUMN yang sehat. BUMN yang sehat tentu harus juga diikuti pengambilan keputusan di dalam, kebijakan-kebijakan strategis BUMN itu juga transparan," kata dia.

Hingga kini, Presiden Jokowi sendiri enggan mengomentari isi dari rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir yang bocor ke masyarakat. Ia mengaku akan mengambil tindakan setelah ada kejelasan konteks dari rekaman pembicaraan tersebut.

"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas" kata Jokowi di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4). (Sumber : Detiknews.com)