SeRiau - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut angkat bicara mengenai polemik rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Soyan Basir. Dalam polemik tersebut, Fahri justru menyalahkan sikap Presiden Jokowi yang mengabaikan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II.

Seperti diketahui, salah satu poin krusial Pansus Angket Pelindo II adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN. Namun, Jokowi bergeming. Fahri melihat kasus yang muncul saat ini merupakan konsekuensi dari tindakan Jokowi tersebut. 

"Kasus Ibu Rini itu lagu lama yang seharusnya waktu paripurna sudah memutuskan sesuatu itu, Pak Jokowi mengambil keputusan, mengambil sikap gitu loh," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Menurutnya, rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yang sudah diparipurnakan terkait dengan kerugian negara di BUMN telah diabaikan oleh Presiden Jokowi. Padahal, partai dari Presiden Jokowi sendiri yaitu PDIP adalah inisiator dari Pansus Angket Pelindo II. 

"Tapi kan ini dibiarin terus kan berlanjut dia akhirnya jadi kasus politik yang terus menerus berlangsung," imbuh Fahri. 

"Jadi ini ada masalah Pak Jokowi dengan PDIP juga. Jadi enggak diselesaikan. Harusnya begitu ada keputusan paripurna, ya selesaikan dong. Kan udah keputusan," pungkasnya.

Sebelumnya, rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, ramai jadi perbincangan publik. Sebab, percakapan itu terindikasi membicarakan pembagian fee. Terlebih, dalam percakapan itu juga menyinggung ada peran kakak kandung Rini, Ari Soemarno.

Hanya saja, kasus tersebut tidak bisa ditelusuri oleh Komisi VI DPR karena terganjal rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yang salah satu poinnya adalah memboikot Rini dari setiap rapat dengan DPR.

sumber kumparan