SeRiau - Menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyinggung tentang kemudahan politik uang di parlemen. Sebab, jumlah anggota DPRD jauh lebih sedikit ketimbang rakyat di daerah terkait.

"Karena mudah sekali ber-money politic karena jumlah [anggota DPRD]-nya sedikit," ujarnya, di kantornya, Jakarta, Selasa (11/4).

Kondisi itulah yang membuat tercetusnya ide pilkada langsung pasca-reformasi. Tujuannya, membuat politik uang terpangkas akibat para kandidat akan berpikir ulang soal biaya suap yang makin besar karena banyaknya pemilih.

"Kemudian dilemparkan kepada suatu pemilihan langsung dari rakyat dengan harapan money politic akan habis karena terlalu mahal," tutur Wiranto.

Jika saat ini banyak pemimpin daerah yang dihasilkan oleh pilkada langsung terjerat korupsi, Wiranto meminta untuk tidak menyalahkan sistem pilkada tersebut. Yang terpenting untuk diubah adalah karakter politikusnya.

"Kalau sistem diubah, tapi tabiat atau kelakuan manusianya enggak diubah, ‎ya sama saja amburadul juga," ujar dia.

Wiranto pun meminta semua pihak tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebab, hal itu akan berdampak pada hak masyarakat dalam berdemokrasi.

"Dalam proses demokrasi saat ini, untung ruginya bagaimana," ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan saat ini bukan saat yang tepat melakukan pembahasan soal pilkada melalui DPRD. Menurutnya, hal itu perlu kajian mendalam oleh presiden baru kelak. 

DPR pun, kata dia, tidak akan menginisiasi pembahasannya dalam waktu dekat karena tiap partai politik sibuk menghadapi Pemilu 2019.

"Itu sudah terlambat lah. Nanti kalau sudah ada presiden baru, kita kaji dengan lebih dalam," ujar dia.

Pilkada melalui DPRD, lanjut Fadli, akan membuat anggaran lebih murah dan lebih efisien. Menurutnya, potensi korupsi dalam pilkada DPRD ini lebih kecil dibanding pilkada langsung. Hal ini harus dilengkapi dengan mekanisme sanksi yang ketat.

"Ya harus ada mekanismenya. Dan kalau ketahuan harus ada diskualifikasi [calon kepala daerah] semacam itu. Kalau potensi [korupsi] itu selalu ada, tapi itu lebih kecil," klaimnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui wacana pilkada melalui DPRD merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Namun, perlu ada evaluasi jika nanti hasil kajian menunjukkan bahwa pilkada langsung lebih banyak keburukannya.

"Kalau kesimpulannya banyak manfaat ya silakan diteruskan. Kalau kajiannya merusak moral rakyat kita, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan, belum lagi di akar rumput saling serang. Di luar transaksional ada lagi masalah sosial," kata Bambang.

Sebelumnya, KPK membantah telah menyimpulkan dan mengusulkan agar pilkada kembali dilakukan oleh DPRD. Menurut KPK, korupsi dapat terjadi di pilkada langsung maupun pilkada di DPRD.

"KPK tidak pernah menyimpulkan apalagi mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (10/4).

"Korupsi dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung," sambung dia. 

sumber CNN Indonesia