SeRiau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menanggapi kritikan dari berbagai pihak mengenai utang Pemerintah yang mencapai lebih dari Rp4.035 triliun. Kritikan tersebut datang dari kalangan politisi hingga ekonom.

Menurutnya, hal itu wajar dilakukan dan dirinya sebagai Menteri Keuangan juga menerima semua masukan dan bahkan kritikan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan memperbaiki kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan RI.

"Mari kita bersama-sama menjaga keuangan negara secara konstruktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan. APBN uang kita semua," ungkap Sri Mulyani melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip oleh Okezone, Sabtu (24/3/2018).

Sri Mulyani mengatakan, banyak langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam menggunakan instrumen utang yang tetap dengan kehati-hatian. Mulai dari pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, yang baru akan menuai hasil pada jangka menengah.

Dia mencontohkan, misalnya, perbaikan kurikulum pendidikan, baru akan terlihat saat anak-anak menyelesaikan proses pendidikan (12 tahun untuk SMA dan vokasi, serta 16 tahun untuk hasil pendidikan tinggi). Oleh karena itu, dia menilai kritikan bahwa banyak yang dilakukan pemerintah tidak memberikan hasil memuaskan saat ini, jelas tidak mempertimbangkan mengenai berapa lama proses suatu kebijakan dan proses konstruksi infrastruktur baru akan menuai hasil.

"Pemerintah setuju dengan anjuran bahwa kita perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam berbagai pilihan dan prioritas kebijakan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan, serta terus memerangi korupsi agar setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata dan cukup cepat," jelasnya.

Dengan demikian, dia mengatakan jangan sampai yang disoroti hanya utang tanpa melihat upaya dan arah kebijakan pemerintahan. Karena itu jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan.

"Kita juga tidak akan mampu melihat permasalahan dan potensi ekonomi Indonesia. Lebih buruk, kita dapat mengerdilkan pemikiran dan menakut-nakuti masyarakat untuk tujuan negatif bagi bangsa kita sendiri. Itu bukan niat terpuji tentunya," tukasnya. 

sumber Okezone