SeRiau - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan tidak ada alasan untuk dirinya mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR untuk kemudian diganti Siti Hediyati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Hal ini tak lepas dari polemik perihal pleno Golkar menyetujui Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Semua orang juga kalau di posisi saya, kalau ditanya pasti tidak ada yang berpikiran mau mundur. Tidak usah jabatan Wakil Ketua MPR, tapi di jabatan negara. Office boy pun saya kira seperti itu," kata Mahyudin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/3).

Mahyudin mengklaim belum ada pembicaraan lebih lanjut di Partai Golkar terkait posisinya tersebut. Dia juga menyerahkan pergantian kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam UU MD3.

"Jadi jangan saya yang diserang. Kalau loyalitas saya kira saya tidak perlu dipertanyakan, saya semua keluarga saya, anak saya, istri saya, adik saya, orang tua saya semua di Golkar," ujarnya.

Menurut Mahyudin rapat gabungan MPR yang akan berlangsung siang ini juga tidak akan membahas pergantian posisinya. Sebab, surat pergantian itu disebut belum masuk ke MPR.

"Saya kira enggak karena suratnya tidak ada, jadi itu tidak masuk agenda," kata dia.

Mahyudin pun mengklarifikasi soal tawaran posisi menteri jika melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR. Menurutnya pernyataan yang dia kutip dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu disalahartikan. 

"Yang saya sampaikan bahwa Pak Airlangga menyampaikan untuk memberi kesempatan saya di banyak posisi supaya nanti kalau ada peluang menteri mungkin bisa ditawarkan untuk jadi menteri. Jadi bukan ditawari untuk jadi menteri tapi ditawari pengembangan karir," katanya. 

sumber CNN Indonesia