SeRiau - Branch Manager Aloita Resort, Fabrizio Belliere, meminta maaf atas insiden kapal rombongan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) yang ditolak merapat ke resort tersebut. Ia juga menyampaikan hal itu sudah disampaikan secara resmi kepada DPRD Mentawai dan DPRD Sumbar.

"Yang paling penting yang ingin saya ucapkan, saya minta maaf. Minta maaf sekali atas kesalahpahaman ini. Yang lainnya bagi saya tidak begitu penting," ujar Fabrizio dengan logat bahasa Indonesia yang fasih dalam jumpa pers dengan jurnalis di Hotel Mercure, Kamis, 15 Maret 2018.

Kuasa hukum Fabrizio, Aim Zein, mengatakan insiden penolakan DPRD Mentawai seperti yang terekam dalam video yang beredar di media sosial merupakan kesalahpahaman. Menurutnya, kliennya tidak menolak, melainkan menyarankan untuk masuk melewati jalan pantai.

Alasannya, kata Aim, kapal yang ditumpangi rombongan anggota DPRD lebih besar dari kapasitas ukuran dermaga apung. Sementara, saat itu kapal milik Aloita Resort lebih dulu bersandar dan terikat di dermaga yang baru dicat.

"Fabri juga telah menyampaikan kepada kapten kapal belum bisa merapat karena dermaga sedang perbaikan dan renovasi," ujarnya.

Ia mengatakan banyak paku dan lantai papan terbuka dan longgar sehingga berbahaya bila digunakan. "Adalah tanggung jawab kami bila terjadi insiden," sebutnya.

Aim mengatakan telah berusaha meyakinkan tamu-tamu tersebut, tapi yang terjadi adalah apa yang beredar di video. Ia berharap persoalan itu tidak membesar dan liar.

Buat Tim Terpadu

Sebelumnya, beredar video rombongan wakil rakyat yang terdiri dari DPRD Mentawai dan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) ditolak masuk ke salah satu resort di Kecamatan Sipora Utara, Mentawai, Minggu, 11 Maret lalu.

Video berdurasi 3,5 menit itu memperlihatkan seorang anggota dewan sedang berdebat dengan dua warga negara asing. Suara seorang pria berbaju hitam itu terdengar meninggi. Terjadi perdebatan cukup lama sampai akhirnya rombongan meninggalkan resort.

Buntut insiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan membentuk tim terpadu untuk mengecek perizinan resort yang ada di kabupaten tersebut menyusul kasus penolakan oleh pengelola resort saat dikunjungi anggota DPRD setempat.

"Kita sudah berkomitmen membentuk tim terpadu untuk mengecek legalitas resort, tenaga kerja, dan visa pengunjungnya," kata Syaiful Jannah, Sekda Pemkab Kepulauan Mentawai, Kamis, 15 Maret 2018.

Ia mengatakan pengecekan legalitas resort-resort yang ada di Mentawai perlu dilakukan agar tidak timbul kecurigaan di masyarakat. Hal itu sekaligus memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi wisatawan.

"Mentawai ini ikonnya kan pariwisata, tentu harus clear, harus jelas, sehingga ke depan kan jelas semuanya," ujar Syaiful.

 
Salah Paham

Secara terpisah, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menilai penolakan kedatangan anggota DPRD oleh warga negara asing pengelola salah satu resort di Kabupaten Mentawai itu hanya masalah kesalahpahaman.

"Saya sudah mendapat penjelasan Bupati Mentawai dan Kepala Dinas Pariwisata. Pengelola resort sebenarnya ingin menawarkan berlabuh di pantai karena dermaga sedang dalam kondisi perbaikan, tetapi komunikasi sudah terlanjur tidak berjalan baik," katanya di Padang, dilansir Antara.

Menurut Wagub Sumbar, kejadian itu harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang lagi karena bisa membawa citra buruk terhadap kepariwisataan daerah. Salah satu cara, pihak yang ingin mengunjungi tempat wisata di Mentawai, termasuk resort, sebaiknya berkoordinasi dulu dengan Dinas Pariwisata setempat.

Dinas tersebut nantinya akan membantu menjembatani dengan pengunjung dengan pengelola tempat wisata agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nasrul juga meminta Dinas Pariwisata Mentawai mengumpulkan semua pengusaha resort untuk pembinaan.

"Salah satunya, pengusaha resort tersebut juga harus menggunakan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

sumber Liputan6.com