SeRiau - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai gagasan Sri Bintang Pamungkas yang membuat gerakan tolak Joko Widodo sebagai capres di 2019 wajar dalam negara demokrasi. PKS menilai Indonesia harus memiliki pemimpin baru dari Pilpres 2019.

"PKS menilai (gagasan Sri Bintang) itu hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya yang dijamin oleh undang-undang dasar, baik yang mendukung Pak Jokowi maupun yang meminta Pak Jokowi untuk tidak dipilih lagi punya hak yang sama," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Kamis (8/3/2018).

Namun menurut Mardani, pernyataan Sri Bintang yang mengatakan akan terjadi perang asimetris dengan Cina jika Jokowi kembali terpilih perlu dibuktikan. Mardani menilai pernyataan tersebut masih menjadi perdebatan.

"Kalau datanya ada ya monggo dibuka. Tetapi bahwa sebagian berpendapat Pak Jokowi tidak layak untuk dipilih kedua kali karena gagal dalam menakhodahi Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini. (Tapi) Itu hak setiap warga yang mau berpendapat seperti itu (akan terjadi perang asimetris dengan Cina)," kata Mardani.

Mardani juga mengatakan secara pribadi dirinya sudah membuat tagline mengganti Jokowi. "Kalau saya, saya sendiri sudah buat tagline ganti presiden 2019," ungkapnya.

Pada satu titik Mardani menyebut pihaknya sepakat dengan gerakan menolak Jokowi jadi presiden. Namun menurutnya setiap orang yang tidak lagi memilih Jokowi memilih alasan sendiri.

"Pada titik untuk sama-sama mengganti sepakat, tetapi untuk pada konten masing-masing punya konten dan punya alasan. Saya setuju kenapa kita harus ganti Pak Jokowi, karena negeri ini butuh nahkoda baru, untuk menghadapi tantangan ke depan agar bonus demografi, orang yang punya passion, yang punya kapasitas, kita sepakat," jelasnya.

Mardani mengungkapkan, gerakan Sri Bintang tidak memiliki pengaruh sama sekali dengan PKS yang akan mencalonkan capres sendiri di 2019. PKS bersikap biasa saja dengan gerakan Sri Bintang itu.

"Karena PKS tidak boleh mengandalkan besarnya diri dengan gerakan orang lain. Tapi ada kesamaan ya PKS akan bersikap biasa aja, bagus ada yang sama pendapat dengan kami, tapi kalau pun tidak ada tidak ada masalah, karena memang negeri ini, negeri bebas," pungkasnya. (*JJ)



Sumber: detik.com