SeRiau- DPRD Pekanbaru bersama Pemko sudah mematok target PAD, dari Bapenda Pekanbaru tahun 2018 ini sebesar Rp 1 triliun. Target ini lebih besar dari tahun 2017 lalu yakni Rp 700-an miliar, yang tak mampu direalisasikan oleh Bapenda.

Satu dari potensi PAD di Bapenda yang harus dicapai yakni, dari pajak reklame. Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri Selasa (6/3/2018) menegaskan, potensi pajak reklame tersebut harus dioptimalkan. Terutama dari reklame raksasa yang jumlahnya sekitar 500 tiang.

"Tahun ini Bapenda tak bisa main-main. Karena harapan untuk mengisi anggaran di APBD, bertumpu pada PAD. Makanya, jangan sampai ada oknum ASN bermain," tegas Azwendi menjawab Tribunpekanbaru.com.

Mengenai adanya permainan pungutan reklame ilegal oleh oknum ASN, diharapkan mampu diselediki pimpinan OPD-nya. Jika perlu, libatkan Tim Saber Pungli untuk membuka tabir permainan ini, lalu menangkap oknum tersebut. 

Sebab, permainan seperti ini sangat mencoreng nama baik Walikota, yang sudah meminta kepada OPD-nya meningkat PAD. Bukan memperkaya diri, dengan permainan berbagai modus. "Kita sepakat bongkar permainan ini. Apalagi reklame raksasa ilegal, tapi pajaknya dipungut oknum. Ini harus diberantas dan ditangkap," katanya.

Dia meminta kepada Plt Kepala Bapenda untuk bertindak tegas. Pastikan reklame yang berdiri sekarang, harus mengantongi izin dan masuk PAD. Jika ada tiang yang tidak mengantongi izin, lakukan secara persuasif agar pengusahanya mengurus izin.
Dalam rentang waktu yang ditentukan, jika mereka tak mengurus izin juga, maka tebang saja. "Sudah pasti memperburuk wajah kota. Kita minta pastikan titik-titik mana saja yang bisa didirikan reklame. Jangan sembarangan saja. Tim telaah staf yang bekerja juga, jangan menjadi ini celah untuk mendapat keuntungan pribadi," tegasnya lagi.

Selain reklame raksasa, potensi PAD banyak juga di reklame situasional yang sifatnya komersil. Apalagi hitungannya per hari. "Kita melihat di beberap titik jalan, ada reklame kecil yang di pasang di badan jalan. Ini kan pasti bayar pajak. Kita minta, pastikan masuk PAD. Bukan kantong pribadi," tambah politisi Demokrat ini. (***)