SeRiau - Setelah selama empat jam menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto, pada Kamis (01/03), Partai Gerindra, PKS, dan PAN menyatakan soliditas koalisi mereka menjelang pemilihan kepala daerah Jawa Barat.

Ketiga partai tersebut sepakat mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam diri Sudrajat dan Ahmad Syaikhu.

Dalam kesempatan itu Sekjen PAN, Eddy Soeparno, menyatakan keinginan partainya untuk mengulang kemenangan pada Pilkada DKI Jakarta.

"Kita di sini adalah partai-partai koalisi yang berjuang di Pilkada DKI dan kita mengulang pekerjaan yang telah dilakukan di DKI. Dan mudah-mudahan hasilnya juga kita ulang hasil yang positif dengan yang kita capai di DKI," kata Eddy kepada wartawan.

Meski demikian, Eddy menegaskan koalisi partainya dengan Gerindra dan PKS bukan serta-merta cerminan untuk Pilpres 2019 mendatang.

"Di pilkada-pilkada yang ada, kita berkoalisi dengan berbagai pihak, dengan Gerindra, dengan PKS, tapi juga dengan teman-teman yang lain. Jadi kita betul-betul menjalin koalisi yang seluas-luasnya di dalam Pilkada."

"Tapi Pilkada yang kita laksanakan ini tidak serta-merta merupakan refleksi atas apa yang akan kita tuju di Pilpres 2019. Saya tidak mau mendahului proses. Kita ikuti saja bagaimana Rakernas PAN bulan April nanti. Di situ nanti kita akan memutuskan dan akan konsisten memposisikan diri kita di Pilpres 2019," papar Eddy.

Berbeda haluan dengan PKS

Sikap PAN ini berbeda haluan dengan PKS. Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS, Sohibul Iman, sudah memastikan partainya bakal bersaing dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Kalau PKS bergabung (dengan koalisi pemerintah), Gerindra bergabung, PAN juga bergabung, kemungkinannya nanti Pak Jokowi akan lawan kotak kosong. Rasionalitas politiknya, kurang logis kalau PKS ikut Pak Jokowi," cetus Sohibul.

Menyikapi sikap PAN yang masih membuka kemungkinan untuk keluar dari koalisi oposisi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, angkat bicara.

"PAN, sesuai dengan garis kebijakannya, memang menunggu hasil rakernas. Buat PKS, kita harus menghormati semua keputusan teman-teman parpol yang lain."

Kalaupun skenario terburuknya (koalisi) cuma Gerindra dan PKS, maka tiketnya sudah cukup untuk maju ke Pilpres. Gerindra punya 73 kursi di DPR dan PKS 40 kursi sehingga totalnya 113 kursi. Sementara syarat untuk daftar capres adalah 20% dari jumlah kursi di DPR, yaitu 112 kursi," papar Mardani.

Berpijak di dua posisi?

PAN yang memiliki satu kursi menteri di kabinet Presiden Jokowi, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, dan pada saat bersamaan turut membangun kekuatan bersama Gerindra dan PKS seolah menyiratkan PAN berpijak di dua posisi berbeda.

Namun, Firman Manan selaku pengamat politik dari Universitas Padjajaran menilai posisi PAN sudah tampak jelas.

"Dari berbagai momentum, sebetulnya justru tidak memperlihatkan PAN berdiri di dua kaki. Kecondongan PAN memang sudah kepada kekuatan oposisi, walaupun Presiden Jokowi kelihatannya masih mempertahankan PAN (di kabinet)," ujar Firman.

Posisi PAN saat ini justru menguntungkan koalisi oposisi, kata Asep Warlan, pengamat politik dari Universitas Parahyangan.

Keuntungan pertama, menurutnya, PAN akan paham posisi pemerintahan Presiden Jokowi dalam berbagai topik.

"Mereka jadi 'orang dalam'. Jadi 'orang dalam' pasti mendapat banyak informasi yang mereka ingin peroleh dari sidang kabinet dan berbagai macam lainnya," ujar Asep.

Keuntungan kedua, walaupun memiliki menteri di kabinet pemerintahan, PAN masih bisa menarik massa dari kubu oposisi.

"Komitmen mereka pada oposisi, komitmen pada orang-orang yang anti-Jokowi, juga memiliki tempat," cetusnya.

Menjelang Pilkada tahun ini, koalisi Gerindra, PKS dan PAN tidak hanya berkoalisi di Jawa Barat. Ketiga partai itu juga beraliansi di Sumatera Utara, Maluku Utara, Kalimatan Timur, dan Jawa Tengah.

Sebelumnya trio partai tersebut bahu-membahu dalam Pilkada DKI Jakarta dan PIlpres 2014 lalu. (*JJ)
 

Sumber: BBC Indonesia