SeRiau-  Berdasarkan hasil hearing Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) beberapa waktu lalu, diketahui bahwa proses lelang sudah sampai evaluasi dimana ada 3 zona yakni zona I pesertanya lelang sebanyak 26 peserta, zona II 23 peserta, serta zona III dikelola pemerintah/swakelola. Dan 20 februari sudah dapat dipastikan pemenang lelangnya, Sehingga pada 1 Maret sudah running.

" Zona I terdiri dari Kecamatan Tampan, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai. Zona II terdiri dari Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Bukit Raya, serta Tenayan Raya. Sedangkan Zona III yakni Rumbai dan Rumbai Pesisir," papar Roni.

Dijelaskan Politisi Golkar ini untuk untuk anggaran sendiri, disesuaikan pagu anggarannya, dan menyedot anggaran dari APBD Pekanbaru selama 3 tahun, atau yang dikenal dengan sistem jamak/multiyears, dengan total nilai Rp 178,7 miliar. Jumlah ini terdiri dari, untuk tahun pertama (2018) dialokasinya Rp 48,6 miliar, tahun kedua (2019) Rp 62,2 miliar, serta tahun ketiga (2020) sebesar Rp 67,2 miliar.

Sementara adapun tenaga kerja yang dibutuhkan supir/buruh angkut, yang selama ini bekerja di DLHK, statusnya pindah ke perusahaan pemenang tender. Jadi perusahaan berkewajiban membayar gaji sesuai UMK, dan mendapatkan asuransi kesehatan, BPJS. 

"Jumlah tenaga kerja yg terlibat di kegiatan pengolahan sampai Pihak 3 adalah 450 orang, 227 orang dizona I dan 233 orang dizona II," jelasnya. 

Mengenai tonase sampah perhari, Roni memaparkan, total sampah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim percepatan, yang diketuai oleh Asisten I Drs Azwan adalah 1100 ton. Ini terdiri dari 750 ton dimultiyearskan, dan 350 ton diswakelolakan/zona III. 

Sementara untuk kendaraan yang dibutuhkan, terdiri dari 91 unit, dengan jenis dump truck, pick up, becak motor, serta jenis amrol 10 unit.

Komisi IV juga akan mengundang tim percepatan, untuk memaparkan hasil kajian dan perencanaan. Sebab, kunci keberhasilan pengelolaan sampah ini, tergantung pada perencanaan dan ketersediaan anggaran.

"Gagal perencanaan, maka akan beresiko terhadap pengelolaan sampah ini," ujarnya.

Roni berharap Pemko lebih selektif, baik menetapkan pemenang, maupun menerapkan metode pelaksanaan pengelolaan sampah. Karena tidak sedikit anggaran yang harus disiapkan untuk realisasi pengelalaan sampah ini. 

"Kami akan tetap menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, hingga tidak terjadi lagi permasalahan sampah seperti tahun-tahun sebelumnya. Manfaat kan tenaga kerja yang sudah ada, maksimal pengelolaan pengangkutan sampah di kawasan perumahan pemukiman yang selama ini berjalan," tutupnya. (***)