SeRiau-  Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu partai yang tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2019. Sebab, syarat  keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua tidak terpenuhi.

Atas keputusan itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya meminta Bawaslu untuk memediasi antara PBB dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan tersebut.

Dia mengemukakan, pihaknya sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan tersebut tetapi KPU tetap menolak. “Mereka menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut pemilu,” ujar Yusril seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 17 Februari 2018.

Yusril melanjutkan, PBB dinyatakan tidak lolos karena partainya tidak memenuhi syarat di satu kabupaten saja, yakni Kabupaten Manokwari Selatan. Adapun seluruh provinsi, kabupaten/kota lainnya di Tanah Air, PBB dinyatakan lolos. 

Menurut Yusril, penyebab tidak lolosnya PBB di kabupaten itu karena anggota PBB kurang enam orang. Keenam orang ini datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima. 

Mereka, menurut Yusril, tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten. Akibat datang terlambat, KPU setempat menyatakan PBB tidak lolos. Tidak lolos di satu kabupaten di Papua ini yang menyebabkan PBB tidak bisa ikut Pemilu 2019.

“Masa gara-gara enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat datang ke KPU untuk diverifikasi, secara nasional PBB jadi tidak bisa ikut Pemilu. Ini benar-benar keterlaluan,” kata Yusril.

Sesuai prosedur, kata Yusril, PBB harus mengajukan sengketa ke Bawaslu dalam waktu tiga hari kerja, pada Rabu mendatang. Namun, pihaknya akan mempercepat pengajuan sengketa itu pada Senin, 19 Februari 2018. Ia berharap Bawaslu bisa memediasi PBB dengan KPU, agar persoalan Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak. 

Yusri mengatakan, pihaknya sebetulnya tidak ingin melawan KPU hingga hancur-hancuran di pengadilan, seperti pengalaman Pemilu 2014. “Tapi kalau terpaksa, apa boleh buat, saya akan lakukan,” katanya. 

Dia meminta kepada segenap anggota dan pendukung PBB untuk tenang, menunggu penyelesaian melalui mediasi dengan KPU. “Semua kegiatan partai dan persiapan pemilu harus tetap berjalan, jangan terganggu dengan sengketa ini. Insya Allah DPP PBB akan dapat menyelesaikan masalah di Manokwari Selatan ini sehingga PBB akan ikut dalam Pemilu 2019," kata Yusril.( Sumber : Vivanews.com)