Khawatir 'Kiamat' Golkar, Akbar Tandjung: Perlu Ada Pimpinan Baru

  • Kamis, 23 November 2017 - 19:41:27 WIB | Di Baca : 56 Kali

 

Jakarta, SeRiau- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung meminta ada pergantian pimpinan Golkar. Dia khawatir masalah yang tengah ada saat ini terkait kasus Setya Novanto akan menjadikan 'kiamat' bagi partai berlambang pohon beringin itu.

"Dalam konteks ini, tidak ada alternatif lain, Golkar harus menyiapkan pemimpin baru karena, kalau tidak, Golkar akan tergerus elektabilitasnya," ujar Akbar dalam diskusi yang digelar di kantor CSIS, Jl Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Di DPR, saat ini Golkar memiliki 91 kursi dari hasil Pileg 2014. Bila masalah yang mendera Golkar tak kunjung dihentikan, Akbar khawatir hal tersebut akan berdampak terhadap perolehan suara pada Pemilu 2019.

"Kalau (elektabilitas) terus tergerus, yang saya takutkan sebentar lagi kiamat bagi Golkar. Kalau hanya (elektabilitas) 4 persen, artinya Golkar ada partai tapi nggak ada wakil di DPR," ujarnya.

"Jadi Golkar harus menyiapkan langkah-langkah baru. Yang paling valid harus ada munaslub, kemudian harus menyiapkan kader-kader pemimpin baru yang bisa membaca tren-tren baru," imbuh Akbar.

Mantan Ketua DPR ini mengingatkan, saat ini survei elektabilitas Golkar sudah disalip oleh Partai Gerindra. Ini menurut Akbar menjadi tantangan berat bagi Golkar. 

"Partai Gerindra dalam survei sudah di atas Golkar, bahkan hampir mendekati PDIP. Nah, ini tantangan Golkar harus menyiapkan strategi baru perpolitikan kita di masa yang akan datang," jelasnya.

Baca juga: Integritas Airlangga Hartarto Dinilai Terbaik untuk Pimpin Golkar

"Golkar harus survive, bahkan tidak hanya survive, tapi juga leading di Indonesia," Akbar menegaskan.

Hal senada disampaikan oleh tokoh Golkar lainnya, Sarwono Kusumaatmadja. Dia menjadi salah satu politikus senior Golkar yang menginginkan adanya munaslub untuk mencari ketum baru Golkar menggantikan Novanto, yang kini ditahan KPK.

"Mengenai siapa yang menggantikan Pak Setnov, saya tidak tahu, tapi whatever, menurut saya, yang penting bukan itu. Golkar ini menyesakkan dada. Pertama kehilangan orang-orang yang dipercaya, kedua Golkar terdiri atas dua komponen ada istilah keluarga besar Golongan Karya," papar Sarwono pada kesempatan yang sama.

Mantan Sekjen Golkar ini mengatakan perlu ada perubahan di tubuh pengurus Golkar. Dia berharap muncul pimpinan-pimpinan dari generasi muda untuk bisa memperbaiki partai.

Baca juga: Istri Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri

"Kami yang senior ini mengharapkan Golkar harus ada revitalisasi. Kita tanya sama generasi muda, apakah mereka punya? Kita harus tanya generasi bawah kita kira-kira format politik yang cocok untuk mereka itu seperti apa," urai Sarwono.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Hajriyanto Thohari menyoroti Novanto secara personal. Dia mengungkap selama ini memang Ketua DPR itu yang banyak membiayai Golkar karena memiliki kemampuan dari segi finansial.

"Pak Novanto ini kan orangnya diem tidak pernah mengkritik, bahkan ketika Golkar ada dua aliran. Dia banyak diem. Banyak diem dan sekarang ini juga banyak kasus," tutur Hajri, yang ikut dalam diskusi.

"Saya lihat juga Pak Novanto yang paling banyak membiayai kepengurusan Golkar ya seperti saya bilang tadi 'berbondo'," sambungnya.

Eks Wakil Ketua MPR ini menyebut sebenarnya Golkar secara kepartaian tidak memiliki masalah. Konflik yang muncul justru dari personal Novanto, yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Partai Golkar harus berubah. Kalau tidak, Golkar akan masuk sejarah. Ini nggak ada konflik, nggak ada apa, tapi Golkar ada di titik krusial dan fatalnya ini bukan karena konflik, tetapi lebih karena apa yang terjadi di pemimpin Golkar ini," papar Hajri.

Ada beberapa hal yang menurut dia harus dilakukan Golkar. Pertama adalah melakukan overhaul kepemimpinan atau turun mesin kepemimpinan. Hajri juga meminta ada pimpinan muda yang menjadi penggerak Golkar.

"Golkar harus menjadi partai pembangunan karya. Golkar dengan kepemimpinan baru harus memikirkan lagi praktik demokrasi. Partai Golkar harus membicarakan bagaimana praktik demokrasi kita bukan hanya pilkada dan siapa yang mendapatkan apa dan jumlahnya tadi," tutup dia. (Sumber : Detiknews.com)



Berita Terkait

Tulis Komentar