KARIMUN, SeRiau - Angka kemiskinan Kabupaten Karimun dari tahun ketahun menurut Bupati Karimun Aunur Rafiq terus menurun dibanding sekitar lima tahun silam yang menduduki pada angka sembilan persen, namun sampai tahun ini dikabarkan turun menjadi 6 persen lebih dari jumlah penduduk 240.000 lebih.

"Saya tidak tahu persis jumlahnya tapi kemarin dari Badan Pusat Statistik (BPS) kisaran 6 persen lebih, angka persisnya nanti saya kroscek lagi karena tidak bisa kita main tebak-tebak gitu. Yang jelas sekarang makin menurun dari lima tahun lalu kita sampai 9 persen, sekarang sudah jadi 6 atau 6,8 persen gitu lah," ucap Rafiq usai menghadiri acara pendistribusian bantuan bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) se Kabupaten Karimun di Gedung Nasional, Selasa (21/11).

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Karimun menurut Rafiq karena berbagai program yang menyentuh lansgung kepada kepentingan warga miskin, seperti program Rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Beras Sejahtera (sebelumnya bernama Beras Miskin), Program Keluarga Harapan (PKH) serta program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

Di Karimun kata Rafiq, bukan dilihat dari masyarakat miskinnya menurun, melainkan anggaran yang dikucurkan semakin besar, sebagaimana yang dialokasikan pemerintah psuat untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dari awalnya Kabupaten Karimun terima 3000 kutoa, tahun 2018 bertambah menajdi 7000 penerima. 

Penambahan dana bantuan khususnya dari Kementerian Sosial terus ada peningkatan. Namun sebaliknya untuk bantuan Rastra justru menurun, dari tahun-tahun sebelumnya ada 13.000 kepala keluarga (KK) yang menerima rastra, sekarang hanya tinggal 7000 KK.

Sedangkan upaya untuk terus menekan angka kemiskinan tersebut menurut Rafiq adalah, program-program pengentasan kemiskinan harus sejalan dengan apa yang dibutuhkan. Seperti misalnya infrastruktur untuk daerah yang belum dibuka aksesnya akan dibangunkan fasilitas. Termasuk disejalankan dengan program pendidikan dan kesehatan agar kondisi masyarakat semakin membaik.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Dwi Heru Sukoco mewakli Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, angka kemiskinan nasional saat ini masih menduduki 10 persen.

"Kementerian Sosial punya target akan menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen hingga tahun 2019 mendatang. Ini jadi tanggungjawab kita semua," kata Heru.

Kementerian Sosial menurut Heru, berharap agar program bantuan lainnya yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan, mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, RTLH atau rumah subsidi layak huni dan banyak lagi. "Untuk itu Kemensos sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama daerah dan kerjasama mitra lainnya, yang selama ini sudah terjalin dengan baik di daerah-daerah," harapnya.(*)