Kasus OTT Pungli Desa Pangke Barat Harus Jadi Pelajaran

  • Selasa, 24 Oktober 2017 - 16:00:51 WIB | Di Baca : 69 Kali

KUNDUR, SeRiau - Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menegaskan kepada semua aparat desa untuk dapat mengambil pelajaran dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat, dalam hal pemungutan karcis masuk Pantai Pelawan.

Menurutnya, setiap kebijakan dan pengalokasian anggaran yang digunakan harus transparan, sehingga tidak berakibat fatal.

"Kita berupaya bagaimana Desa menggunakan dana yang disediakan sebaik mungkin. Kalau kurang paham tanyakan kepada PMD atau BPKAJ. Jadi kita punya rujukan sehingga bagiamana konsep melaksanakan anggaran ini benar," kata Anwar, Selasa (24/10) saat menghadiri sosialisasi pungli di Balai Sri Gading Kecamatan Kundur.

Dia pun menghimbau kepada para kades untuk tidak takut mempergunakan dana desa sepanjang sesuai dengan ketentuan.

"Dari evaluasi yang kita lakukan selama ini, ada beberapa kades yang makin banyak bertanya terlebih dahulu sebelum mempergunakan uang yang dialokasikan, baik itu ADD ataupun DD. Tapi kondisi ini tidak mengurangi dari harapan masyarakat untuk membangun daerah mereka. Selain itu kan ada buku panduannya, nah ini (buku panduan) juga harus dicerna oleh pendamping. Ini yang perlu kita cegah jangan sampai muncul masalah," katanya.

Sementara itu, Wakapolres Karimun, Kompol I Gede Nguraj Joni mengatakan, kasus OTT Desa Pangke Barat yang menyeret Kepala Desa Pangke Barat, Ro dan Bendahara Desa bernama Eh sudah P21.


"Yang jelas kita tidanggal tahap ke Kejaksaan, setelahnya tinggal tunggu jadwal sidang peradilannya," ucap Ngurah Joni.

Untuk itu kata dia, keterlibatan para personil kepolisian dalam mengawasi semua Desa hendaknya dapat diikutsertakan, baik itu dalam bentuk diskusi dan sebagainya. Sehingga bagaimana Desa mampu dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi penyelewengan.

"Dari setiap desa kan harapannya ada satu Babinkamtibmas, mereka ini mendampingi. Kemudian sebagia mitra untuk diskusi. Karena para Kades kan tidak semua pendidikannya sama, maka harus bertanya kepada Babinkamtibmas dalam hal penggunaan anggarannya ini agar bisa maksimal. Sehingga mencegah biar Kades tidak tertangkap kalau dilakukan penindakan," tutupnya.(*)



Berita Terkait

Tulis Komentar