KARIMUN - Pemkab Karimun menemukan banyak kendala kesehatan yang terjadi di lapangan, khususnya untuk pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas seluruh Kecamatan di Kabupaten Karimun. Beberapa kendala yang ditemukan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rahmadi dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) yang digelar di Hotel 21 Kecamatan Karimun, Selasa (10/10).

Menurut Rahmadi, dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karimun saat ini, masih terdapat berbagai macam kendala, seperti banyaknya Puskesmas yang masih mengalmai kekurangan tenaga kesehatan, khususnya profesi yang sangat terbatas untuk dokter umu, termasuk dokter gigi, tenaga farmasi dan ahli gizi.

"Kondisi ini dialami paling banyak di pulau-pulau, memang ada kaitannya dengan masalah kesejahteraan. Kita lihat dokter PTT masih sangat rendah insentif yang diterima, selain itu nilai yang diterima masih sama dengan Pulau Karimun. Sehingga harus ada perbedaan antara di perkotaan dengan di pelosok. Kendala lain, prorgam keluarga setelah anggaran satu tahun berjalan perencanaan tidak bisa terlalu efektif. Teman-teman yang turun ke lapangan menemui para keluarga belum mampu maksimal," jelas Rahmadi.

Selain itu, sebagian besar tenaga yang dimiliki adalah terdiri dari para bidan dan perawat, sementara untuk tenaga umum masih sanga rendah. Sebagai contoh semua Puskesmas membutuhkan tenaga akuntansi, tapi sampai saat ini belum ada satu pun yang punya tenaga tersebut.

Belum lagi rencana ditahun 2018 akan bangun dua puskesmas lagi yakni di Ungar dan Meral Barat, namun kendal ayang ada yakni tidak adanya anggaran untuk melengkapi meubiler. Terakhir adalah mulai tingginya kasus kematian ibu saat melahirkan yang kini sudah mencapai angka ke 11 dari 13 kasus batas maksimal di Kabupaten Karimun tiap tahunnya. Ini tanggugjawab kita bersama bagaimana agar tidak terjadi penambahan kasus ibu yang meninggal saat melahirkan," kata Rahmadi.

Oleh karena itu, digelar lah Rakerkesda sebagai upaya untuk mendukung program Indonesia Sehat di Karimun, dengan cara Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan kunjungan tim dari setiap Puskesmas kepada semua keluarga di wilayah masing-masing, ditargetkan sampai tahun 2019 sudah tuntas.

Kendati demikian, cukup banyak juga prestasi yang patut dibanggakan, seperti misalnya ditetapkannya Desa Selat Mendaun Kecamatan Karimun sebagai kampung Toga Provinsi Kepri, yang mewakili Kepri ke tingkat nasional dan kini sudah masuk empat besar, kemudian SDN 003 Kundur Utara mendapat juara dua sebagai sekolah sehat tingkat nasional, kemudian Bupati Karimun menerima penghargaan bebas malaria dari Kemenkes RI di Bengkulu dan banyak lagi prestasi yang patut dibanggakan.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, dalam Rakerkesda yang digelar nantinya juga akan menghasilkan poin-poin penting yang berkaitan dengan layanan bagi masyarakat serta penunjang kesehatan lainnya, yang perlu dibicarakan untuk ditanggulangi. Jika memang Pemkab Karimun tak mampu menangani dari segi penganggaran, maka akan diajukan ke Pemprov Kepri.

"Kegiatan Rakerkesda ini melibatkan tim kesehatan seluruh Puskesmas se Kabupaten Karimun dan ini baru pertama kali kita gelar. Sama seperti yang digelar oleh PGRI kemarin itu saya yang minta agar digelar Rakerda PGRI, dan kini saya juga meminta kepada para dokter untuk gelar Rakerkesda. Kita ingin mendengarkan apa yang menjadi persoalan, sehingga antara yang diajukan oleh Dinas Kesehatan dengan kebutuhan di lapangan yang dirasakan oleh Puskesmas-Puskesmas ini bisa sinkron," kata Rafiq.

Paling tidak kata dia, ditahun 2018 bisa diakomodir apa saja yang menjadi kebutuhan seluruh Puskesmas, mulai dari kebutuhan paramedis, bidan, dokter perawat dan lainnya. Jika memang anggaran dari Pemkab Karimun tidak mampu untuk memenuhinya, maka nanti akan diusulkan ke Pemporv Kepri. Dalam kesempatan itu Rafiq juga berjanji akan menaikkan insentif para dokter se Kabupaten Karimun serta akan melebihkan nilainya bagi dokter di pulau-pulau dan tidak akan disamakan hak yang diterima.

Sedangkan gambaran usulan yang akan disampaiken ke Provinsi Kepri menurut Rafiq adalah pengajuan insentif dokter, penambahan pembangunan puskesmas yang membutuhkan biaya besar. Termasuk alat kesehatan penunjang Puskesmas.

"Sedangkan anggaran yang kita miliki terbatas dan ini akan kita coba ajukan ke Provinsi. Atau bisa juga diusulkan ke Kementerian. Jadi dalam rapat ini akan tersusun dan kita juga sudah memilah-milah di Bappeda, Nantinya saat HUT Kabupaten Karimun ke 18 yang jatuh pada 12 Oktober akan kita gelar rapat kerja dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, nanti akan kita sampaikan apa saja hasil dari Rakerkesda ini dan apa saja persoalan kesehatan yang akan kita jaukan ke Provinsi," tutupnya.

Agenda Rakerkesda tersebut diikuti oleh 60 peserta, terdiri dari perwakilan semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Karimun dari Kasubbag TU, perwakilan RSBT, RSUD Muhammad Sani dan organisasi kesehatan di Karimun. Dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepriu, BPJS Kesehatan Cabang Batam, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Kepala Bappeda Kabupaten Karimun dan Kepala BKD Kabupaten Karimun. Kegiatan digelar selama tiga hari sejak Senin malam (9/10) dan akan berakhir hari ini, Rabu (11/10).(*)