SeRiau - Pemerintah menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Rp491,55 triliun sebesar Rp641,17 triliun. Penambahan itu dilakukan untuk mengakselerasi penanganan masalah ekonomi akibat dampak pandemi virus corona di kuartal II hingga akhir 2020.
" Covid-19 ini enggak bisa diajak negosiasi, bisanya mitigasi dan kelola. Kami harus jaga daya tahan ekonomi dalam hal ini, daya tahan masyarakat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers lewat teleconference, Senin (19/5).
Sekitar Rp172,1 triliun dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendorong konsumsi yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, sembako sebesar Rp43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos luar Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon tarif listrik Rp6,9 triliun, serta logistik/pangan dan sembako Rp25 triliun.
Selain itu, ada pula anggaran Rp123,01 triliun yang digelontorkan untuk insentif perpajakan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat; serta Rp34,15 triliun untuk subsidi bunga kepada UMKM, dunia usaha serta masyarakat.
Selanjutnya, ada pula subsidi bahan bakar nabati untuk program B-30 sebesar Rp2,78 triliun. Dana tersebut akan diberikan untuk menambal kekurangan pembiayaan BPDPKS yang totalnya mencapai Rp 3,54 trilun.
Ada pula pembayaran kompensasi untuk Pertamina masing-masing Rp45 triliun dan PLN Rp45,42 triliun. Anggaran kompensasi yang totalnya mencapai Rp90,4 triliun tersebut, kata Sri Mulyani, sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggaran PEN lainnya adalah tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral mencapai yang mencapai Rp65,10 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain diperuntukkan bagi sektor pariwisata sebesar Rp3,8 triliun, perumahan sebesar Rp1,3 triliun dan cadangan stimulus fiskal lainnya Rp60 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk pemerintah daerah sebesar Rp15,1 triliun terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp9,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp1 triliun.
Selanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM dan Rp25,27 triliun Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.
PMN tersebut diberikan kepada PT PLN sebesar Rp5 triliun, Hutama Karya sebesar Rp11 triliun, Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp6,27 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp2,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)sebesar Rp500 miliar.
Pemerintah juga memberikan dana talangan (investasi) untuk modal kerja kepada BUMN diantaranya Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, Perumnas Rp650 miliar, PT KAI Rp3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, dan Krakatau Steel Rp3 triliun sehingga total Rp19,65 triliun.
Terakhir, pemerintah juga menempatkan dana di perbankan untuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp87,59 triliun. (**H)
Sumber: CNN Indonesia