SeRiau - Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap kapal ikan asing ilegal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Selat Malaka. Penangkapan kapal ilegal dengan nama KM PKFB 1870 tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08.
"Kapal Pengawas Perikanan KKP berhasil menangkap kapal ikan asing ilegal pada tanggal 22 Februari 2020 Pukul 02.40 WIB di WPP-NRI 571 Selat Malaka," ujar Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2020).
Nilanto menceritakan KM PKFB 1870 pertama kali terdeteksi melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di WPP-NRI pada koordinat 04º13,610' Lintang Utara dan 99º28,062' Bujur Timur. Sempat terjadi aksi pengejaran seketika (hot pursuit) dalam proses pelumpuhan kapal perikanan tersebut.
"Aparat kami melakukan pengejaran dalam proses penangkapan KM PKFB 1870 tersebut, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kapal tersebut secara meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009," jelasnya.
Meskipun merupakan kapal berbendera Malaysia, KM PKFB 1870 ternyata diawaki oleh lima orang awak kapal yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia. Saat ini kapal tersebut telah di ad hoc ke Stasiun PSDKP Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Nilanto menambahkan bahwa KKP memang sedang meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia termasuk salah satunya Selat Malaka.
"Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, kami meningkatkan pengawasan untuk memberantas kapal asing pencuri ikan agar nelayan Indonesia lebih nyaman dan aman untuk melaut," tegasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menjelaskan Indonesia telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan penangkapan kapal asing ilegal berbendera Malaysia tersebut.
"Memang benar kapal ditangkap di overlapping claimed area kedua negara, namun deteksi awal menunjukkan kapal tersebut melakukan penangkapan di wilayah ZEE Indonesia sehingga dilakukan pengejaran oleh Kapal Pengawas Perikanan," terangnya.
Ipung juga menjelaskan KM PKFB 1870 diawaki oleh WNI dan tanpa memiliki dokumen izin kerja, artinya hal tersebut tidak sesuai dengan Common Best Practices (CBP) dari Memorandum of Understanding (MoU) on Common Guideline yang sudah disepakati antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, kapal tersebut juga mengoperasikan alat tangkap trawl.
"Semua mekanisme sudah dilaksanakan, dan kami pada keputusan untuk tidak memberikan Request to Leave tapi memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", Pangkas Ipung.
Pentingnya Kehadiran Pemerintah di Perbatasan
Di kesempatan berbeda, pakar delimitasi maritim dari UGM, I Made Andi Arsana menjelaskan kenapa selama ini wilayah perbatasan khususnya yang berstatus sebagai unresolved maritime boundaries menjadi rawan illegal fishing.
Hal ini karena terjadi saling klaim wilayah ZEE antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka atau antara Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini menyebabkan banyak kapal ikan asal Malaysia di gerakan di Selat Malaka dan kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara.
"Masing-masing negara akan berupaya untuk menegaskan klaimnya. Oleh sebab itu kehadiran nelayan dan aparat Indonesia di wilayah unresolved area sangat penting untuk mendukung klaim Indonesia," terang Andi.
KM PKFB 1870 ini sendiri merupakan kapal ikan asing ilegal ke-9 yang telah ditangkap oleh KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo. Sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap 3 kapal berbendera Vietnam, 4 kapal berbendera Filipina dan 1 kapal berbendera Malaysia. (**H)
Sumber: detikNews