SeRiau - Untuk mewujudkan postur organisasi yang mampu menyesuaikan keadaan (adaptif), Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melaksanakan pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan program pemerintah.

Hal ini disampaikan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto saat menutup Pendidikan Reguler ke-46 Sesko TNI TA 2019 di Gedung Sarasan Sesko TNI, Bandung, Rabu (4/12).

Menurutnya, dibutuhkan organisasi TNI yang adaptif dan mampu bersinergi secara lebih erat dan lebih luas dengan berbagai komponen bangsa, seperti Polri, lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga kemasyarakatan, serta organisasi-organisasi kepemudaan.

"Visi pemerintah dalam lima tahun mendatang adalah meneruskan pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN secara tepat," ujar Hadi.

“Kelima poin tersebut sejatinya sangat berkelindan dengan pembangunan TNI," lanjutnya.

Hadi menambahkan, hal itu sesuai dengan 11 program prioritas yang ditetapkan. TNI telah melaksanakan validasi organisasi yang dituangkan dalam Perpres Nomor 66 tahun 2019. Organisasi-organisasi staf dan komando mengalami pengembangan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), lanjut Hadi, dibentuk untuk membagi tugas-tugas TNI berdasarkan ruang lingkup geografis. Kogabwilhan juga menjadi Komando gabungan permanen yang mengisi kekosongan dalam doktrin Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM).

Nantinya, kata Hadi, seluruh dimensi terlibat dan harus diorkestrasi dengan baik agar dapat bersinergi dan memperoleh keberhasilan yang tinggi.

"Saya yakin operasi-operasi yang bersifat multi dimensi tersebut akan semakin menjadi kebutuhan di masa mendatang, baik dalam konteks Operasi Militer Untuk Perang (OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” jelasnya.

Hadi mengingatkan, dalam melaksanakan tugas-tugas negara, TNI maupun lembaga atau organisasi lainnya tidak bekerja sendiri-sendiri. Saat ini kegiatan operasi yang bersifat multi dimensi menjadi hal sangat mengemuka.

“Dalam upaya mengatasi permasalahan, negara tidak membebankan tugas pada satu instansi saja. Satu persoalan dapat melibatkan berbagai dimensi kelembagaan untuk dapat menjawab dan menuntaskan persoalan tersebut," pungkasnya. (**H)

Sumber: rmol.id