SeRiau- Warga yang tinggal di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, mengaku kesulitan dalam dalam mencari pekerjaan di sebuah perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru.
Meskipun telah memiliki kualifikasi dan pendidikan yang baik, hampir mayoritas perusahaan enggan menerima karena berbagai situasi dan alasan.
Hal itu diungkap oleh Febrian. Warga asli Kelurahan Kampung Dalam, saat melakukan aspirasinya di Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN Doni Saputra, yang berada di RT 01 RW 05 Kelurahan Kampung dalam Kecamatan Senapelan, Kamis (07/11/19).
Menurutnya, persyaratan yang diminta telah di penuhi. Baik itu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hingga surat bebas Narkoba dari BNN. Persyaratan itu, bahkan tidak membuat perusahaan enggan menerima warga tempatan.
Tidak hanya dirinya saja, rekannya yang sudah menamatkan jenjang kualifikasi Strata 1 (S1) dan ingin melamar pekerjaan menjadi guru honor tidak bisa diterima.
"Hanya karena saya tinggal dan memiliki KTP dari Kampung Dalam citranya seakan daerah ini buruk dan di black list. Jadi dimanapun kami melamar pekerjaan susah diterima. Jujur hal ini yang membuat kami sedih," Kata Febrian di hadapan Anggota DPRD Kota Pekanbatu, Doni Saputra.
Sesi tanya jawab itu, ditanggapi langsung oleh Doni Saputra. Politisi PAN ini mengaku sangat menyayangkan adanya laporan tersebut. Semestinya Kata Doni, perusahaan-perusahaan harus menerima tenaga kerja lokal tempatan.
Hal ini sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
"Harusnya warga yang tinggal di Kampung Dalam ini jangan di identifikasikan sebagai sesuatu hal yang buruk. Apalagi di black list dan dicitrakan sebagai daerah kejahatan. Perusahaan profesional harusnya melihat SDM berkualitas bukan dari identitas KTP," ucap Doni, dalam saat menjawab pertanyaan warga tersebut.
Atas persoalan ini, dirinya berjanji akan membawa persoalan itu ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui rapat sidang paripurna laporan reses. Selain itu, Doni akan mencoba melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja melalui Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru. (***)