SeRiau - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020 - 2022. Keberhasilan Indonesia didulang dengan perolehan suara tertinggi dari 174 negara.
Pemilihan berlangsung dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada Kamis (17/10) waktu setempat. Hasil itu merupakan kali kelimanya Indonesia terpilih sebagai perwakilan dari kawasan Asia Pasifik.
Indonesia terpilih bersama tiga negara lainnya dari grup Asia Pasifik, yaitu Jepang (165 suara), Republik Korea (165 suara), dan Marshall Islands (123 suara). Dalam kesempatan nobar (nonton barneg) pengumuman sidang secara langsung, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan rasa syukurnya sebab Indonesia kembali dimandatkan kepercayaan untuk mengemban tugas ini.
"Alhamdulilah, melalui proses pemilihan yang tertutup tadi, teman-teman menyaksikan bahwa pemilihan ini untuk mengisi 14 kursi jawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat," ujar Retno di Kementerian Luar Negeri dalam press briefing media, Kamis (17/10) malam.
Retno mengatakan, dukungan terhadap Indonesia adalah amanah dan bukti kepercayaan internasional terhadap bangsa ini. Indonesia memiliki rekam jejak dan kontribusi yang tinggi dalam pemajuan HAM melalui kerja sama internasional.
Bagi Indonesia, keanggotaan tersebut juga merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global yang tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional. "Kemenangan ini juga adalah hasil kerja keras seluruh elemen bangsa dan untuk itu izinkan saya atas nama Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa, termasuk rekan-rekan media" kata Retno.
Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB. Dewan HAM PBB bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut.
Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB mengusung tema "A True Partner for Democracy, Development and Social Justice". Dengan tema tersebut Indoensia diharapkan dapat mendorong mekanisme HAM PBB lebih efektif, efisien dan membuka dialog-dialog yang konstruktif dengan prinsip universalitas, tidak memihak, objektivitas dan non selektivitas.
Pada 2020, keanggotaan Indonesia di Dewan HAM akan dimulai. Hal tersebut bersamaan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia akan memulai masa tugasnya pada 1 Januari 2020 bersama dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya yakni Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Jepang, Marshall Islands, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, dan Republik Korea.
Menlu Retno menekankan Indonesia akan memperioritaskan tiga hal. Pertama, Indonesia konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, baik di kawasan maupun di tingkat global. Kedua, Indonesia akan terus meningkatkan kapastias negara-negara dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.
Ketiga, Indonesia akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2022.
"Sebagai anggota, tentunya Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal. Tapi di sisi lain, Indonesia juga akan terus memperjuangkan kerja sama di antara negara-negara untuk pemajuan dan penghormatan HAM," ujar Menlu Retno.
Retno mengaskan, Indonesia juga punya kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien, objektif, transparan, adil dan non-politis, serta imparsial dan membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB pada tahun ini, itu artinya tahun depan Indonesia mempunyai dua tugas sekaligus di badan dunia tersebut, yakni sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan anggota Dewan HAM PBB.
Di samping itu, hal ini tidak saja memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dan menentukan arah pembahasan isu, namun pula secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk kedaulatan NKRI. (**H)
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID