SeRiau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha menilai upaya Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda yang kerap memprovokasi warga Papua saat ini mirip dengan skenario Jose Ramos Horta ketika mengajak rakyat Timor Timur atau sekarang Timor Leste untuk memisahkan diri dari NKRI.
Hal itu ia sampaikan untuk menyikapi pernyataan Kapolri Jendral Tito Karnavian soal Benny yang sengaja memancing kerusuhan di Papua agar dilirik dunia internasional pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan ini.
Satya mengharapkan pemerintah Indonesia bisa tegas untuk menindak upaya yang kini dilakukan Benny Wenda agar Papua tak bernasib sama seperti Timor Leste.
"Upayanya mirip Ramos Horta dia. Kita ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kita sudah tegas bagaimana mempertahankan NKRI," kata Setya saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (10/9).
Satya meminta agar pihak-pihak luar untuk berhenti memprovokasi memprovokasi masyarakat Papua. Ia mencontohkan manuver politik Benny Wenda kini sedang menggalang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI.
Ia menyebut bahwa Benny Wenda kerap menyebarkan berita bohong tentang Papua dan Papua Barat sampai saat ini. Tak hanya itu, Benny juga menemui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta dukungan dunia internasional
"Benny Wenda sudah bukan WNI sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu," ungkapnya.
Guna meredam gejolak di Papua, Setya mengatakan harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Salah satu bentuk kepercayaan itu tertuang dalam dana otonomi khusus (otsus) yang digelontorkan pemerintah seharusnya disambut dengan rasa persaudaraan yang besar dari masyarakat Papua.
"Ada keinginan pemerintah agar Papua tidak terpisahkan dari NKRI dan tambah kemakmuran. Dana Otsus sudah digelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik," kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin S Komber mengatakan perlu ada penyempurnaan dana otsus Papua agar kesejahteraan bisa terus dirasakan masyarakat di sana.
"UU Otsus ini muncul karena keinginan masyarakat dan semua diatur, misalnya bagaimana di bentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sehingga Otsus diletakkan sejalan dengan adat yang berlaku di Papua," kata Mervin.
Lebih lanjut, Mervin menilai masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Otsus Papua. Salah satunya membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana turunan dari UU Otsus.
Semisal, dia mengusulkan agar pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), serta terkait Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Sumber CNN Indonesia