SeRiau- Sejumlah guru melakukan kunjungan ke ruangan Ketua Sementara DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, Selasa (10/9/2019). Mereka kembali berdiskusi mengenai persoalan yang pernah santer beberapa waktu lalu, yakni mengenai ditiadakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana yang diatur di dalam Perwako nomor 07 Tahun 2019.
Dalam pertemuan itu, guru-guru menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi perhatian yakni, salah satu SMP negeri yang dikelola Pemko Pekanbaru, para guru-gurunya yang PNS menerima dana TPP tersebut, padahal tidak ada bedanya antara guru PNS di SMP tersebut dengan guru-guru PNS lainnya di SD maupun SMP di Kota Pekanbaru.
"Isu-isu yang kemarin sudah sangat santer, guru mengadakan aksi menuntut pemberian tambahan penghasilan PNS guru bersertifikasi Pekanbaru, pada tahun 2019 nyatanya sampai saat ini belum diterima, karena tidak dianggarkan, yang menjadi permasalahan dijanjikan di Anggaran Perubahan, anggaran sekarang rasionalisasi nampaknya tetap tidak bisa," kata salah satu guru, Zulfikar Rahman saat diwawancarai usai pertemuan.
Dikatakan Zulfikar, pihaknya merasa heran dikarenakan PNS struktural lainnya di lingkungan Pemko Pekanbaru diberikan TPP, namun mengapa guru PNS tidak diberikan. Maka dengan adanya pimpinan baru di DPRD Kota Pekanbaru, guru-guru berharap agar persoalan ini bisa diperjuangkan semaksimal mungkin, sehingga para guru kembali mendapatkan hak mereka.
"Tentu PKS, kami sangat berharap memperjuangkan apa yang menjadi hasrat, PNS lain dapat, guru juga diberikan haknya. Sebelumnya dapat terus, hanya di 2019 ini tidak dianggarkan lagi," kata Zulfikar, sembari mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan ini berujung kepada aksi mogok lagi oleh para guru.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Pekanbaru, Hamdani melalui Ketua Fraksi PKS, H Firmansyah Lc menjelaskan, bahwa memang majelis guru yang menemui mereka di ruang Ketua DPRD mengeluhkan persoalan TPP, yakni mengenai salah satu SMP negeri yang dikelola Pemko Pekanbaru yaitu SMP Madani, guru-guru di sekolah tersebut tetap mendapatkan TPP.
"Itu yang mereka heran, itu yang membuat mereka mempertanyakan. SMP Madani itu bagian yang akan kita tanyakan kepada Dinas Pendidikan, karena ini salah satu yang membuat guru cemburu," terang Firmansyah.
Namun dikarenakan para Anggota DPRD saat ini sebagian besar masih baru, maka pihaknya dari Fraksi PKS dan Ketua DPRD akan melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran atas informasi yang disampaikan majelis guru.
"Kita tadi sampaikan, baru kami di sini, akan kroscek kebenaran informasi yang disampaikan guru-guru. Masalah anggaran kan sudah disahkan perubahan 2019 dan murni 2020 sudah diketuk palu, jika ada perbaikan-perbaikan kita akan perjuangkan," pungkasnya. (***)