SeRiau - Fraksi Demokrat DPR RI menilai pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan bukan perkara mudah. Demokrat menyebut pemindahan ibu kota tak hanya terkait kantor pemerintah, tapi juga pegawainya.

"Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan? Bagaimana dengan keluarganya? Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan? Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya," kata anggota Fraksi Demokrat DPR Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Herman mengatakan konsep pemindahan ibu kota seharusnya dibicarakan dulu dengan DPR karena juga menyinggung kepentingan rakyat. Jangan sampai, sebut Herman, kegiatan tersebut menambah beban rakyat.

"70% penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi yang 70% penduduk. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," jelasnya.

"Jadi kayak misalnya pengajuan draf RUU Pemindahan Ibu Kota, itu dilakukan setelah ada diskusi antara pemerintah dengan DPR ya kan," imbuh Herman.

Herman menegaskan, pemindahan ibu kota harus didasarkan dengan kajian yang matang. Bukan hanya soal desainnya, tapi juga dampaknya.

"Sebaiknya dibicarakan berbagai aspek dan dampaknya, serta terencana dengan matang," ucap Herman.

Sebelumnya diberitakan, salah satu lokasi yang menjadi alternatif ibu kota yakni Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyebut masih ada beberapa kajian lagi yang perlu diselesaikan.

"Masih tunggu satu, dua kajian. Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8). (**H)

Sumber: detikNews