KPU Duga Pemilih di Luar Negeri Tak Terlayani Karena Membeludaknya DPK


SeRiau - KPU memberikan penjelasan terkait banyaknya antrean pemilih dalam sejumlah pemungutan suara Pemilu 2019 di TPS luar negeri salah satunya Sydney, Australia. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan salah satu penyebab terjadinya antrean panjang karena banyaknya daftar pemilih khusus (DPK) di TPS luar negeri.

"Iya dugaan kita memang DPK. Jadi warga kita antusiasmenya muncul belakangan, padahal yang dilakukan teman-teman PPLN melakukan sosialisasi itu kan sudah setahun yang lalu dilakukan. Nah, mereka pasti enggak terfasilitasi, maksud saya terfasilitasi karena DPK itu jumlahnya membengkak," kata Pramono di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2014, KPU menduga jumlah DPK luar negeri mengalami peningkatan yang cukup pesat. Terutama di beberapa negara di mana jumlah WNI-nya besar.

"Mungkin agak kaget karena tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2014 dan pileg hanya 23 persen. Sekarang tiba-tiba membeludak itu mengagetkan, dulu perkiraan wah kira-kira 23 persen," jelas Pramono. 

"Jadi ketika jumlah pemilih DPK datang pada hari H hanya membawa paspor atau e-KTP pasti tak terantisipasi karena jumlah surat suara di setiap TPS hanya DPT plus 2 persen adanya. Begitu DPK membeludak pasti tak tertangani, itu pasti," lanjut Pramono .

Selain itu KPU, untuk kejadian di Sydney, ia menduga ada salah paham antara PPLN dengan pihak pengelola gedung di Sydney. 

"Tempat yang disewa mungkin komunikasi teman-teman PPLN kurang baik. Sehingga pemilih juga tidak bisa diperpanjang sampai pencoblosan surat suara selesai, bukan waktu sewa habis," ucap Pramono. 

Namun meski demikan KPU mengatakan pemilu di luar negeri secara garis besar berjalan dengan lancar. KPU juga siap jika pemilihan susulan digelar di luar negeri.

"Pemungutan suara di luar negeri kan kita dapat laporan hampir semua berjalan baik hanya beberapa tempat kayak Sydney, di Osaka, di Hong Kong, Malaysia. Terbuka peluang pemilu lanjutan atau susulan untuk memberi kesempatan pada pemilih yang sudah daftar tanggal 14 kemarin tapi belum terfasilitasi karena keburu TPS tutup jam 6 sore," tutur Pramono. (**H)


Sumber: kumparanNEWS