KPU Minta Panelis Debat Tak Buru-buru Serahkan Daftar Pertanyaan


SeRiau - Komisi Pemilihan Umum atau KPU menandatangani pakta integritas dengan moderator dan panelis debat tahap keempat Pilpres 2019.

Ketua KPU, Arief Budiman berharap, para panelis dan moderator mematuhi poin-poin dalam pakta integritas.

"Selama ini, sering dibicarakan banyak orang soal isu panelis dan moderator ada yang membocorkan pertanyaan," kata Arief, usai penandatanganan pakta integritas di Hotel Sari Pacific Jakarta, Rabu 27 Maret 2017.

Selain itu, ia meminta para panelis tak terburu-buru menyerahkan daftar pertanyaan ke KPU. Hal ini, untuk menghindari kecurigaan publik pada KPU yang akan membocorkan pertanyaan debat pada 30 Maret nanti.

“Kami berharap, tak diserahkan jauh-jauh hari sebelum dimulainya debat. Supaya, nanti KPU enggak dituding-tuding, menerima pertanyaan sudah lama, nanti ada apa-apa gitu,” ujar Arief.

Meski demikian, ia percaya para panelis yang dihadirkan KPU memiliki kompetensi, integritas dalam menjalankan keahlian di bidang masing-masing. Maka itu, harapannya potensi kecurigaan akan adanya keberpihakan tidak terjadi.

"Rumusan pertanyaan yang disusun oleh para panelis bisa dijawab dengan detail oleh para kandidat dan dipahami dengan mudah oleh para pemilih. Sehingga, visi misi program para kandidat tersampaikan dengan baik," tuturrnya.

Sementara itu, koordinator panelis debat Valina Singka Subekti menegaskan, para panelis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan debat kepada KPU pada menit-menit akhir sebelum pelaksanaan debat. Adapun soal-soal debat akan diserahkan kepada KPU dengan amplop tertutup dan bersegel.

"Sabtu nanti, 30 Maret, kami serahkan ke KPU. Jadi, dalam penyusunan soal debat kami bekerja secara tertutup. Sehingga, betul-betul sifatnya rahasia dan tidak diketahui siapa pun," tegasnya.

Debat putaran keempat akan digelar Sabtu 30 Maret, di Hotel Shangri-La, Jakarta. Debat kali ini hanya diikuti calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tema dalam debat ini adalah ideologi, pertahanan, keamanan, pemerintahan dan hubungan internasional. (**H)


Sumber: VIVA