SeRiau - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Februari mencapai Rp4.566,26 triliun. Utang tersebut meningkat 13,17 persen jika dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya Rp4.034,8 triliun.
Dari angka tersebut, Surat Berharga Negara (SBN) menjadi mayoritas instrumen terbesar dengan nilai Rp3.775,79 triliun, atau 82,69 persen dari total utang pemerintah. Sementara itu sisa utang berupa pinjaman biasa dengan nilai sebesar Rp790,47 triliun.
Hanya saja, utang dalam bentuk SBN naik pesat. Jika pada Februari tahun lalu utang outstanding pemerintah ada di angka RpRp3.257,26 triliun, artinya utang dalam SBN yang dimiliki pemerintah tumbuh 15,91 persen dalam setahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan angka utang outstanding ini disebabkan karena kebijakan front loading yang dilakukan pemerintah. Adapun, front loadingmerupakan penarikan utang dalam jumlah besar di awal tahun yang bisa digunakan untuk keseluruhan tahun anggaran.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan front loading diambil untuk mengurangi risiko pembiayaan. Ia khawatir, risiko di pasar keuangan akan semakin berat ke depan, sehingga itu akan mempengaruhi imbal hasil (yield) SBN yang diterbitkan pemerintah.
Apalagi, sinyal mengenai pasar keuangan yang tak kondusif terlihat dari beberapa negara yang mengumumkan perlambatan ekonomi tahun ini, seperti China dan Uni Eropa.
"Jadi kenaikan pembiayaan ini karena kami ambil pembiayaan yang cukup agresif, mengambil kesempatan marketyang positif dengan front loading dalam jumlah besar," papar Sri Mulyani, Selasa (19/3).
Makanya, tak heran jika penarikan utang pemerintah di dua bulan pertama 2019 saja sudah mencapai Rp198,4 triliun, atau lebih besar 239 persen dibanding penarikan utang Januari dan Februari 2018 yang hanya Rp58,5 triliun.
Sejatinya, penarikan utang ditujukan untuk menutupi defisit APBN. Namun, ia mengakui bahwa penarikan utang dalam dua bulan pertama ini jauh lebih tinggi dari realisasi defisit APBN yang sebenarnya.
Adapun, defisit APBN per akhir Februari 2019 tercatat Rp54,6 triliun atau 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan penarikan utang Rp194,8 triliun, artinya ada kelebihan penarikan utang sebesar Rp140,2 triliun.
"Namun, kelebihan utang ini bisa digunakan untuk pembiayaan di sisa tahun ini. Jadi intinya kami bisa leluasa melakukan financing hingga akhir tahun," terang dia. (**H)
Sumber: CNN Indonesia