SeRiau - Setelah sempat ditunda, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letjen Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan dilantiknya Doni ini, BNPB kini dipimpin oleh perwira tinggi TNI aktif.

Pelantikan Doni diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilantik dengan Surat Keputusan Presiden No 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala BNPB. Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan Doni.

Sebelumnya, pelantikan Doni sedianya dilakukan pada Rabu (2/1) lalu. Namun pelantikan ditunda meski undangan sudah tersebar.

Usai pelantikan, Jokowi menegaskan pemilihan Doni sebagai Kepala BNPB bukan karena status jenderal aktif di TNI, melainkan karena kepemimpinan Doni. Di era sebelum Doni, BNPB dijabat oleh perwira tinggi purnawirawan TNI.

"Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif, tetapi yang ingin saya lihat adalah manajemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia berada di kawasan 'ring of fire' alias cincin api. Sehingga perlu sebuah manajemen yang kuat dan kepemimpinan yang kuat untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi penanggulangan bencana baik pusat maupun daerah.

"Sehingga memerlukan leadership, sebuah kepemimpinan yang kuat. Dan saya melihat Pak Letnan Jenderal Doni orangnya," tuturnya.

Jokowi mengatakan, saat ini Doni memiliki pekerjaan rumah (PR) besar sebagai Kepala BNPB. Di antaranya, rekonstruksi dan rehabilitasi di Lombok dan Palu.

"Kemudian masih kita ada lagi pekerjaan besar di Lampung. Pekerjaan besar dari Pak Doni masih banyak lagi. Itu yang saya sampaikan membutuhkan manejemen yang kuat lapangan, yang kuat," terang Jokowi.

Baru saja dilantik, Doni pun langsung menjalankan tugasnya. Ia mengikuti rapat mengenai penanganan bencana bersama Wapres Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah pejabat lain.

Rapat koordinasi tersebut bertempat di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019). Doni tampak masih mengenakan setelan jas yang dipakai saat pelantikan di Istana Negara pagi harinya. 

"Baru pagi dilantik sekarang sudah kerja," ujar Wapres JK sesaat sebelum bicara kepada wartawan. Doni sendiri berdiri di samping kanan JK.

Di hari ini juga, BNPB melakukan serah terima jabatan pimpinannya. Sertijab dilakukan antara Kepala BNPB yang lama, Willem Rampangilei kepada Doni. Purnawirawan TNI AL itu berharap agar Doni bisa mengemban tugasnya dengan baik.

"Jenderal, selamat bertugas. Selamat mengemban amanah yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada jenderal dalam melaksanakan tugas," ujar Willem saat sertijab di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur.

Doni pun siap menjalankan tugas barunya ini sebaik mungkin. Meski saat ini ia juga masih menjabat sebagai Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), jenderal bintang tiga tersebut sudah menyusun strategi dalam penanganan bencana.

"Seperti kita kalau mau berperang, harus dapat informasi dari intelijen. Nah demikian juga dalam menghadapi bencana ini, yang tahu tentang potensi bencana adalah para pakar," ucap Doni usai sertijab.

Doni berharap para pakar itu bisa memberikan gambaran perkiraan terkait potensi ancaman bencana di semua wilayah Indonesia. Dari situlah, menurut Doni, pencegahan dan penanggulangan bencana dapat dikategorisasi. Selain itu, dia ingin mengupayakan pelatihan sadar bencana bisa sampai ke masyarakat hingga ke tingkat RW.

"Nah kalau ini sudah berlangsung dengan baik, artinya apa? Kita sudah memiliki sebuah kesiapan yang baik dan masyarakat sudah semakin waspada bahwa di daerah mereka, mereka sudah tahu potensi ancaman, tsunami, gunung berapi, dan sebagainya," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Soal posisi Doni yang masih Pati TNI aktif, pihak Istana telah memberikan penjelasan. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pejabat aktif lebih mudah melakukan konsolidasi terkait kebencanaan. Revisi peraturan presiden (Perpres) yang mengatur soal BNPB juga telah disiapkan.

"Diharapkan pejabat aktif. Kenapa aktif? Kalau kebencanaan itu yang action dari tentara, kepolisian. Kalau yang aktif mudah konsolidasi. Kalau kita melihat kebencanaan masih berlangsung. Perlu secepatnya, walaupun bukan berarti pejabat yang lama tidak dioptimalkan," terang Moeldoko.

Dengan adanya revisi Perpres itu, BNPB tidak lagi berada di bawah presiden melainkan Menko Polhukam. Selama ini, BNPB bertanggung jawab langsung di bawah presiden berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2008.

"Bisa ke arah sana (revisi perpres soal pengisian jabatan Kepala BNPB). Bisa nanti BNPB tuh seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi tidak harus semuanya di bawah presiden gitu kan. Karena efektivitas koordinasi, Menko Polhukam lebih langsung gitu ya. Kita evaluasi selama ini posisi BNPB itu lebih pas di mana. Jadi kan selevel SAR," terang Moeldoko.

BNPB akan berada di bawah tanggung jawab Menko Polhukam terkait tanggap darurat kebencanaan. Mengenai rehabilitasi, kata Moeldoko, ada kemungkinan di bawah tanggung jawab Menko PMK.

"Iya nanti ada pada tahapan tanggap darurat di bawah Kemenko Polhukam. Berikutnya nanti teknis pekerjaannya bisa di bawah Menko PMK pada saat rehabilitasi. Tetapi secara koordinasinya di bawah Kemenko Polhukam. Mungkin arahnya ke sana," tutur eks Panglima TNI tersebut. (**H)

Sumber: detikNews