Gerindra Tak Paksa Caleg Demokrat Pilih Prabowo

  • by Redaksi
  • Selasa, 13 November 2018 - 23:02:48 WIB

SeRiau - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan toleransi pada langkah Demokrat membebaskan calon anggota legislatifnya untuk memilih. Ia enggan memaksa Demokrat.

"Mungkin kadang-kadang kita harus memberikan toleransi terhadap keputusan partai politik untuk memberi kelonggaran pada partainya. Karena itu ya kami tidak maksa-maksalah," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 13 November 2018.

Ia menegaskan kalau memang Demokrat mau berjuang memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka ia mengajak agar bersama-sama. Tapi, kalau cara memenangkannya Demokrat dengan cara sendiri, ia berharap bisa berhasil.

"Sejauh ini hubungannya baik Pak Prabowo dan Pak SBY. Pak SBY juga berjanji akan melakukan kampanye untuk Prabowo dan Sandi, walaupun sampai sekarang belum terjadi. Kemudian Pak AHY juga beberapa kali akan mengikuti perjalanan Prabowo atau Pak Sandi, tapi jadwalnya belum pas," kata Muzani.

Ia ingin agar Demokrat bisa diharapkan. Sebab, ia memahami memang ada masalah internal partai yang harus dihadapi. Untuk itu harus memberikan toleransi terhadap keputusan partai politik tersebut guna memberi kelonggaran kepada partainya.

"Demokrat kan secara politik memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi sebagai calon presiden dan wakil presiden. Konsekuensi dari keputusan politik partai di tingkat pusat mestinya itu diikuti oleh seluruh eksponen partai di semua tingkatan dan dipatuhi oleh seluruh calon anggota DPR juga di semua tingkatan," kata Muzani.

Menurutnya, ketika ada wilayah yang bukan basis Prabowo-Sandi, dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kursi, hal itu dianggap bukan hanya masalah Demokrat.

"Problem semua partai dan problem koalisi di sana juga. Di mana basis Prabowo kemudian bagaimana partai-partai koalisi juga harus eksis mendapatkan kursi dari rakyat. Itu adalah seni politik yang juga harus mendapatkan supportbagi para caleg untuk meyakinkan rakyat," kata Muzani.

Ia melanjutkan, ketika Demokrat memberi kelonggaran atau memberi kebebasan kepada para caleg untuk membebaskan dalam hal pilpres itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Demokrat. Ia menilai dampaknya berpengaruh militansi kader terhadap tanggung jawab keputusan partai politiknya.

"Kalau kami, sama sekali tak memberikan toleransi. Dan sekali lagi ya terserah kepada Demokrat," kata Muzani.

Menurutnya, salah satu kemungkinan dalam politik adalah mengelola sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Misalnya, mengelola kepercayaan rakyat, mengelola harapan rakyat, dan mengelola masalah yang dihadapi oleh rakyat.

"Salah satunya adalah pesimisme menjadi optimisme. Dan itu harusnya menjadi sebuah bagian yang diyakinkan oleh pimpinan partai kepada kadernya bahwa sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin," kata Muzani. (**H)


Sumber: VIVA