SeRiau - Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal tudingan 'pengibulan' yang dialamatkan kepada pemerintahannya dalam pembagian sertifikat tanah. 

Jokowi ingin membuktikan bahwa pembagian sertifikat tanah bukanlah kebohongan, karena itu dia selalu meminta masyarakat mengangkat sertifikat yang diberikan pemerintah.

Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata penyerahan bukan hal mengada-ada.

"Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik Bapak/Ibu sekalian dan bukan pengibulan," kata Jokowi saat menyerahkan ribuan sertifikat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (26/3).

Sekitar 3.630 sertifikat hak atas tanah dibagikan oleh pemerintah di Gelanggang Olah Raga Rudy Resnawan, Banjarbaru.

Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa tuduhan pihak tertentu yang menyebut pembagian sertifikat adalah pembohongan semata tidak terbukti.

"Karena ada yang ngomong pembagian sertifikat itu pengibulan. Tidak ada, sertifikat betul-betul sudah diserahkan kepada masyarakat, katanya.

Jokowi mengaku sering menerima keluhan sengketa lahan di banyak daerah sehingga kebijakan dia mengeluarkan kebijakan pembagian sertifikat. Pembagian itu, menurutnya akan tetap dilanjutkannya bahkan ditingkatkan setiap tahun.

Tahun lalu, pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat diberikan tetapi yang terealisasi 4,2 juta sertifikat. Sementara itu, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat diterbitkan tahun 2018.

Tudingan 'pengibulan' sebelumnya disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais. Amien menyatakan pembagian sertifikat tanah merupakan pengibulan masyarakat.

Mantan Ketua MPR ini juga mengatakan 74 persen lahan Indonesia sekarang masih dikuasai asing.

Jokowi membantah tudingan Amien. Dia menyatakan dirinya tidak mau dituding sebagai penyebab ketimpangan kepemilikan lahan atau tanah masyarakat Indonesia.

"Saya tidak mau saya dituding-tuding (penyebab ketimpangan lahan). Kami membagikan saja tidak," kata Jokowi.

Jokowi sadar telah terjadi ketimpangan kepemilikan tanah atau lahan di Indonesia. Tapi Jokowi menyatakan hal itu terjadi karena kebijakan pemerintah sebelumnya.

"Memang harus bicara apa adanya memang ada ketimpangan kepemilikan. Tapi juga harus mengerti distribusi itu bukan saya lakukan," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi menyatakan seharusnya setiap lahan bersertifikat dan masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya sehingga roda perekonomian membaik.

Hal itulah yang menurut Jokowi menjadi dasar pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat di hampir setiap daerah Indonesia.

Sumber CNN Indonesia