SeRiau-Terkait masalah pemungutan uang kesehatan yang dipungut Satpol PP dalam penerimaan personel satpol PP baru sebesar Rp350.000 dipertanyakan wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga. Pasalnya PLT Walikota Pekanbaru juga mengatakan tidak ada dalam Perda bahwa penerimaan satpol PP baru memungut uang sebesar Rp350ribu untuk tes kesehatan.

"Kita baru mendengar ada biaya Rp350 ribu untuk tes kesehatan dalam pendaftaran masuk satpol PP. Setahu kita tidak pernah mendengar juga harus ada uang tes kesehatan, kita menduga ini kebijakan Kepala Satpol pp. Yang menjadi persoalan kalau banyak yang mendaftar sekitar seribu orang kali Rp350 ribu sudah Rp350 juta. Kan banyak ini, yang benar-benar aja. Kita tidak setuju dengan ini. Kita tidak mau penerimaan personel satpol PP jadi ajang atau momen mencari uang. Apa aja yang dites Rp350 ribu itu," tegas Romi

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut bahwa Rumah Sakit Tentara merupakan milik pemerintah, bukan Rumah Sakit Swasta yang perlu banyak biaya. Sehingga ia berharap kebijakan ini jangan dilanjutkan lagi.

"Kita berharap kebijakan ini jangan dilanjutkan lagi. Supaya masyarakat yang diterima benar-benar yang serius bekerja untuk kota Pekanbaru.  Masalah anggaran kan sudah disepakati di DPRD waktu itu. Jadi untuk biaya-biaya seperti itu kita mohon ke Satpol PP dalam membuat kebijakan jangan membebani masyarakat. Memang kelihatannya sedikit Rp350 ribu tapi kalau dikalikan seribu orang subah berapa itu. Jadi kita berharap dalam kebijakan ini, kalau memang ada aturannya diwajibkan bayar segitu, saya sepakat dengan PLT Walikota hati-hati dalam hal ini karena tidak dibenarkan dalam Perda. Acuannya berarti kebijakan Kasatpol PP kota pekanbaru sendiri. Kita berharap jangan ada kutipan-kutipan dalam proses ini," tegasnya. (***)