Jakarta, SeRiau- Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan mengutuk peristiwa penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di dua desa di Mimika, Papua. Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Laksono meminta TNI membebaskan 1.300 warga Papua yang disandera itu.
"Saya mengutuk keras aksi penyanderaan yang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata Organisasi Papua Merdeka terhadap 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Mimika, Papua," kata Dave dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2017).
"Tindakan tersebut juga tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal," sambungnya.
Dave berharap pemerintah dapat menyoroti peristiwa tersebut dengan segera melaksanakan program percepatan pembangunan Papua. Ia menuturkan warga Papua saat ini tidak hanya membutuhkan keamanan, tapi juga kesejahteraan.
"Saya meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melihat tragedi penyanderaan 1.300 warga Papua ini agar segera melaksanakan program percepatan pembangunan Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Masyarakat Papua saat ini membutuhkan keamanan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan," ujarnya.
Selain itu, Dave meminta TNI dan Polri membantu pembebasan para warga Papua yang menjadi sandera dalam tragedi tersebut. Ia menuturkan TNI dan Polri perlu mengambil langkah antisipasi untuk mencegah agar insiden itu tidak meluas.
"Saya meminta kepada TNI atau Polri untuk membebaskan 1.300 warga Papua yang saat ini dalam keadaan tersandera oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka. TNI atau Polri harus segera mengambil langkah-langkah antisipasif untuk menghindari meluasnya dampak penyanderaan warga Papua oleh kelompok bersenjata," tuturnya.
Sebelumnya, TNI bersama Polri akan membentuk tim gabungan untuk membebaskan para sandera. Hingga saat ini, TNI masih melakukan pengintaian terhadap KKB.
"Nanti tim gabungan dibentuk, Polri tugasnya bagaimana, TNI bagaimana yang masuk ke dalam. Tentunya itu bersenjata, indikasi OPM. Dari TNI ke depan akan dibentuk oleh Pangdam dan Kapolda di sana," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Kamis (9/11). (Sumber : Detiknews.com)