Pekanbaru, SeRiau-  Hingga saat ini, DPRD Kota Pekanbaru belum menemukan kata sepakat mengenai pembahasan struktur APBD yang disampaikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada tim Banggar baru-baru ini.

Pasalnya program-program dianggarkan di APBD murni yang ditargetkan rampung dan disahkan November ini banyak tidak sesuai.

Hal Ini Disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH MH, bahwa struktur APBD yang disampaikan Pemko ke Banggar yakni sebesar Rp 2,2 triliun. Namun dari apa yang telah direncanakan Pemko itu, banyak program-program strategis yang tidak terakomodir.

"Untuk itu, kita ingin agar ada kejelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang jadi prioritas tersebut, seperti program smart city saja, dana yang diplot hanya Rp 12 miliar, sementara yang dibutuhkan Rp 33 miliar, Beberapa kegiatan lainnya juga perlu dikaji lagi, yakni kegiatan di Dinas PUPR anggaran yang ada dalam struktur APBD hanya Rp 217 miliar sementara yang dibutuhkan Rp 413 miliar,

Kekurangan ini seperti apa penyelesaiannya. Untuk memangkas anggaran OPD lain, yang ada di sana saja sudah kurang. Atau dengan cara meningkatkan PAD," tanya Roni Amriel, Selasa (7/11/2017)

Politisi Golkar ini juga mengatakan beberapa kegiatan yang memerlukan MoU dengan DPRD, seperti multiyears pembangunan kompleks perkantoran dan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga masih belum jelas. Hingga kini belum ada komunikasi lanjutan dari Pemko untuk MoU tersebut.

"Selain itu kita menginginkan agar program yang menyentuh langsung dengan masyarakat seperti persoalan banjir tidak ditinggalkan begitu saja, untul itu kita berharap di struktur APBD 2018 ini bisa segera diselesaikan dan program-program yang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan," pungkas Roni. (***)